Ketua Fraksi Hanura Tuding Fadli Zon Jadikan Bencana sebagai Alat Politik

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Inas Nasrullah Zubair menilai Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah menjadikan bencana di Indonesia sebagai alat politik.

Hal ini disampaikan Inas menanggapi langkah Fadli yang mengkritik minimnya anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Menurut Inas, saat bicara politik anggaran, Fadli harus tahu bagaimana pemerintah dapat membiayai berbagai kegiatannya.

Selain itu, bagaimana dan berapa besar uang bisa didapatkan, dan bagaimana mengatur keseimbangan keuangan di APBN

"Tapi sayangnya Fadli Zon menjadikan anggaran BMKG dan bencana di Indonesia hanya sebagai alat politik untuk membuat opini bahwa anggaran BMKG dipotong oleh pemerintah setiap tahun," kata Inas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/1/2019).

• Soal Limbah Kotoran Babi di Kali Anyar, Komisi II DPRD Solo : Stop Pembuangan Limbah di Sungai!

Inas mengakui bahwa anggaran yang diajukan BMKG setiap tahunnya tidak bisa dipenuhi 100 persen oleh pemerintah dan DPR.

Dalam rancangan APBN 2019 misalnya, BMKG mengusulkan anggaran sekitar Rp 2,935 triliun.

Namun, Komisi V DPR-RI hanya menyetujui anggaran dengan total Rp 1,777 triliun.

Menurut Inas, anggaran yang tak dipenuhi 100 persen itu merupakan hal yang wajar karena disesuaikan dengan Pendapatan Negara.

• Terganggu Bau Limbah Kotoran Babi dari Boyolali, Warga Ngipang Solo Minta Bantuan Dewan

Apalagi, proses penganggaran juga harus didiskusikan dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

"Yang menjadi persoalan adalah, apakah Fadli Zon ikut menandatangani APBN atau tidak? Kalau iya, kenapa sekarang baru protes? Justru yang terjadi adalah Fadli Zon meludah keatas dan yang terkena malahan mukanya sendiri," ujar Inas.

Inas pun menegaskan, anggaran BMKG selalu naik setiap tahunnya meski tak pernah disetujui 100 persen oleh pemerintah dan DPR.

Misalnya, anggaran BMKG 2017 naik menjadi Rp 1,45 triliun dari 2016 yang senilai Rp 1,3 triliun.

• PMI Solo Kirim Bantuan bagi Korban Longsor di Sukabumi Jabar

Lalu, pada 2018 naik lagi menjadi 1,7 triliun.

Sementara Rancangan Kerja dan Anggaran BMKG pada 2016 senilai Rp 2,2 triiun, 2017 Rp 2,56 triliun dan 2018 Rp 2,69 triliun.