Alat Pengamanan Disiapkan di Depan Polresta Solo untuk Mengawal Aksi Bela Slamet Ma'arif

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah alat pendukung milik Polresta Solo seperti water cannon dan kawat berduri disiapkan di depan markas, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (13/2/2019).

Dari pengamatan TribunSolo.com, dua alat yang biasanya digunakan untuk antisipasi demo itu, di tempatkan oleh Polresta Solo di depan markas yang rencananya akan dibuat aksi oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).

Dalam informasi yang beredar, demo bertajuk Aksi Bela Islam Solo Raya untuk memberi dukungan kepada Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif yang ditetapkan tersangka karena melanggar UU Pemilu.

• Tanggapi soal Slamet Maarif, Sandiaga: Saya Prihatin, Hukum Digunakan untuk Memukul Lawan

Saat dikonfirmasi, Wakapolresta Solo, AKBP Andy Rifai mewakili Kapolresta Solo, Kombes Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan, pihaknya mempersiapkan pengamanan.

Karena aksi dipusatkan di depan Polresta Solo.

"Ya benar mau ada aksi," terang dia kepada TribunSolo.com.

• Ketua Umum PA 212 Berstatus Tersangka, TARC Solo Raya Meminta Polisi Tetap Independen

Saat disinggung apakah ada surat pemberitahuan aksi, Andy membenarkannya.

"Ada di Polsek Banjarsari," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Solo, Jawa Tengah.

Penetapan status tersangka itu diamini oleh pengacara Slamet, Mahendradatta.

"Benar, sesuai surat panggilannya," ujar Mahendradatta kepada BBC News Indonesia, Senin (11/2/2019) dini hari WIB.

Status tersebut juga dibenarkan Wakil Kapolres Solo, AKBP Andy Rifai, kepada wartawan di Solo, Fajar Sodiq, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Dalam surat panggilan Polresta Surakarta, sebagaimana dilaporkan sejumlah media di Indonesia, Slamet diminta menghadap ke Posko Gakkumdu, Polresta Surakarta, pada Rabu 13 Februari mendatang.

Dasar penetapan tersangka adalah Slamet diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.