Pilpres 2019
Video Pidato Prabowo soal Uang Pensiun untuk Koruptor: Kita Tinggalin Berapa? 5 Persen? 3 persen?
Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut 'uang pensiun untuk koruptor' dalam pidatonya.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho | Editor: Fachri Sakti Nugroho
TRIBUNSOLO.COM - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut 'uang pensiun untuk koruptor' dalam pidatonya.
Pidato itu disampaikan oleh Prabowo saat berkampanye di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta (7/4/2019).
Dalam pidato tersebut, Prabowo meminta para koruptor untuk bertaubat.
Prabowo juga meminta para koruptor untuk mengembalikan uang yang dicuri.
• Luruskan Pernyataan Prabowo Subianto Soal Kebocoran Anggaran Rp 2.000 Triliun, Ini Kata Pimpinan KPK
Selanjutnya, Prabowo menyinggung soal uang pensiun untuk para koruptor.
Prabowo menyebut angka sekitar 3 sampai 5 persen untuk uang pensiun para koruptor.
"Kita akan panggil koruptor-koruptor itu, kita akan minta mereka taubat dan sadar," kata Prabowo.
"Kembalikanlah uang-uang yang kau curi."
"Ya boleh kita sisihkan sedikitlah. Boleh nggak?," tanya Prabowo.
"Untuk dia pensiun, ya," imbuhnya.
Sayup-sayup terdengar penolakan dari peserta kampanye soal uang pensiun tersebut.
"Berapa? Kita tinggalin berapa?," tanya Prabowo kepada massa pendukungnya.
"5 Persen? 3 persen? Nggak boleh?" tanya Prabowo lagi.
• Tak Hadir Kampanye Akbar Prabowo Karena Tidak Bugar, AHY Tegaskan Enggan Sampai Jatuh Sakit
Banyak pendukungnya yang menggoyangkan tangan tanda tak setuju menanggapi pertanyaan Prabowo tersebut.
Prabowo lantas mengatakan kepada para pendukungnya akan menerima para koruptor yang bertaubat.
"Kalau mereka taubat, kita terima kembali sebagai saudara kita, betul," kata Prabowo.
Simak video lengkapnya di bawah ini.
Tanggapan dari KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyebut korupsi adalah kejahatan luar biasa.
"Semua kita sadar bahwa korupsi itu extra ordinary crime," kata Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).
Saut Situmorang menyebut penanganan korupsi masih terbilang normatif biasa.
Saut Situmorang berharap ada inovasi dalam penanganan yang tegas dari sisi penegakan hukum.
"Yang diperlukan ialah extra inovatif efforts baik dari sisi law and order-nya sambil memahami kompleksitasnya guna kemudian di create values yang sustain tumbuh di masyarakat. Jadi bukan hit and run," tutur Saut.
• Usai Hadiri Kampanye Akbar Prabowo di SUGBK, Zulkifli Hasan dan Eko Patrio Terbang ke Tanah Suci
Menurut Saut Situmorang, usul Prabowo adalah bagian dari hit and run.
"Itu bagian dari hit and run," tutur Saut Situmorang.
Tanggapan dari Demokrat
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan komitmen awal Partai Demokrat agar KPK diperkuat sebagai instrumen utama pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Sejak awal Demokrat ingin KPK diperkuat,” tegas Hinca Panjaitan ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).
Hinca Panjaitan mengatakan semua pihak perlu mendukung komitmen Prabowo yang menurutnya sejak lama menentang keras korupsi sebagai penyakit kronis bangsa.
Mengenai teknis pelaksanaannya, Hinca Panjaitan menyatakan hal tersebut bisa dilihat nanti setelah Prabowo menjabat sebagai presiden.
“Posisi beliau melawan sungguh-sungguh korupsi memang sangat keras, teknisnya nanti kita lihat setelah beliau terpilih sebagai presiden, yang penting spiritnya melawan koruptor,” pungkasnya. (*)