Kasus Suap Romahurmuziy, KPK Panggil Sekjen DPR dan Staf Khusus Menteri Agama

Dalam kasus ini, Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur

Kasus Suap Romahurmuziy, KPK Panggil Sekjen DPR dan Staf Khusus Menteri Agama
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (22/3/2019). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi untuk kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Rabu (10/4/2019).

Mereka yang dipanggil adalah Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dan staf khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bernama Hadi Rahman.

Indra sebelumnya belum bisa memenuhi agenda pemeriksaan sebagai saksi pada 4 April 2019 lalu.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu.

Dalam kasus ini, Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Soal Kasus Audrey, Mahfud MD: Harus Ada Penegakan Hukum Secara Tegas Jika Ingin Negara Ini Baik

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romahurmuziy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Fresh dan Stylish, PALM PARK Hotel Hadir di Surabaya

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. (Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Romahurmuziy, KPK Panggil Sekjen DPR dan Staf Khusus Menag"

Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved