Sistem Zonasi PPDB 2019 Masih Timbulkan Polemik, Pakar Pendidikan UNS Sebut Harus Diimbangi Kualitas

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019 saat ini masih menggunakan sistem zonasi.

Hal tersebut tertulis dalam Permendikbud No.51/2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020.

Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing.

Meskipun telah diterapkan sejak setahun yang lalu, namun nyatanya masih banyak pertanyaan hingga menimbulkan polemik.

Pakar Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Joko Nurkamto membeberkan penerapan zonasi sekolah harusnya diimbangi dengan kualitas pendidikan, sehingga masyarakat tidak kecewa dengan sistem itu.

"Kalau saya hanya satu solusinya, masing-masing sekolah harusnya mendapatkan perlakukan yang sama, guru yang sama dan fasilitas yang sama tidak masalah," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (24/6/2019).

"Hal tersebut karena selama ini kulitas antar sekolah berbeda," jelas dia menegaskan.

• Kuota Zonasi PPDB Dikurangi, Buka Kesempatan Siswa Berprestasi Bersekolah di SMA Favoritnya

"Kalau semua sekolah sarana prasarana dibenahi, kemudian guru dan sistemnya dibenahi sehingga sepadan, itu tidak masalah," katanya lagi.

Lebih lanjut dia menerangkan, jika sistem zonasi dipaksakan maka ada dua kemungkinan yang terjadi.

Yakni jika sekolah tidak dibenahi, maka yang terjadi dimungkinkan anak akan frustasi.

Selanjutnya ungkap dia, yang kedua adalah anak tidak mempermasalahkan hal itu, namun orang tua tidak rela jika anak tidak memperoleh sekolah berkualitas.

"Permasalahannya kalau anak frustrasi kan kasihan anaknya, selain itu belajarnya tidak termotivasi lagi," ungkapnya.

"Karena mereka mendapati sistem di lngkungan, dan teman-teman yang tidak baik," aku dia.

• Satu Calon Siswa SMA Ditolak Sistem PPDB SMA 2019 di Solo, Ini Penyebabnya

Dirinya menambahkan, untuk memastikan zonasi berjalan baik seharusnya banyak hal yang dipertimbangkan.

"Seperti bagaimana efektivitas sistem ini, yang pasti perlu ada kajian yang lebih mendalam terkait zonasi," terang dia.

"Mestinya pemerintah perlu mengantisipasi atau merespon, apa yang jadi masalah, kalau ingin berjalan baik ya sistemnya diperbaiki," ujar Joko. (*)