Tanggapi Kasus Meiliana, Mahfud MD : Sudah Masuk Ranah Pengadilan, Tidak Bisa Diintervensi Presiden
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan tanggapan mengenai masalah Meiliana, terdakwa kasus dugaan penistaan agama.
Penulis: rika apriyanti | Editor: Putradi Pamungkas
Masa kurung yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan yang diminta Jaksa Penuntut Umum.
JPU sebelumnya menuding terdakwa bersalah menghina Islam saat membuat keluhan.
"Satu, menyatakan terdakwa Meliana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia," kata JPU Anggia Y Kesuma dalam sidang pembacaan tuntutan dua pekan lalu seperti dilansir TribuSolo.com dari Deutsche Welle.
• Video - Awalnya Sedih, Arsy Hermansyah Akhirnya Menangis saat Lihat Sapi Kurbannya Disembelih
Perkara berawal dari keluhan Meiliana terhadap volume pengeras suara masjid yang dinilainya terlalu keras.
"Kak tolong bilang sama uwak itu, kecilkan suara masjid itu kak, sakit kupingku, ribut," ujar terdakwa kepada tetangga seperti yang dibacakan dalam tuntutan jaksa.
Setelahnya pengurus masjid sempat mendatangi rumah Meiliana.
Namun tanpa diduga pertemuan tersebut malah membuat keadaan semakin meruncing.
Keluhan terdakwa ditanggapi masyarakat muslim Tanjung Balai dengan membakar 14 vihara umat Buddha.
Pihak keluarga sempat meminta maaf. Namun upaya rekonsiliasi bertepuk sebelah tangan.
• Baim Wong Bakal Undang Ribuan Orang ke Pernikahannya
Sejak awal jalannya proses persidangan telah diwarnai tekanan dari kelompok garis keras.
Pekan lalu Aliansi Ormas Islam Peduli Kasus Penodaan Agama menyambangi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Marsudin Nainggolan untuk mendesak vonis bersalah atas terdakwa.
MUI Sumatera Utara sebelumnya sudah lebih dulu menerbitkan fatwa penistaan agama kepada Meiliana.
"Adzan adalah bagian dari syariat agama Islam.
Ucapan yang disampaikan Meliana adalah termasuk perendahan, penodaan dan penistaan terhadap syariat Islam, Kata Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumut, Irwansyah kepada media Januari 2017 silam.
• OJK Solo Bakal Percepat Pengukuhan TPAKD Klaten
Vonis terhadap Meiliana melengkapi daftar korban pasal penistaan agama yang telah membui 147 orang sejak pertama kali diberlakukan tahun 2004.
Kasus pidana karena penodaan agama meningkat pesat di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Setidaknya 106 orang dipenjara karena dianggap telah menodai agama antara 2004 hingga 2014.
Beberapa dipenjara karena bersiul saat berdoa, sementara yang lain dipidana lantaran mengemukakan pendapat di Facebook. (*)