Fahri Hamzah Ajukan Permohonan Eksekusi Agar PKS Bayar Rp 30 Miliar

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajukan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kelanjutan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi Rp 30 miliar.

Pengacara Fahri, Mujahid A Latief, mengatakan pengajuan surat permohonan eksekusi diberikan ke PN Jakarta Selatan dengan menyertakan surat keterangan inkracht yang berlandaskan hukum tetap.

"Sampai pada hari ini, kami sama sekali tidak mendapatkan respons dari PKS soal pembayaran ganti rugi," kata Mujahid di PN Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

"Karena itu, pada hari ini kami mengajukan surat permohonan eksekusi," ujarnya, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

• PKS Harus Bayar Ganti Rugi Sebesar 30 Miliar kepada Fahri Hamzah

Mujahid menegaskan, sudah tidak ada lagi alasan hukum bagi pemimpin PKS yang dapat membenarkan eksekusi tidak dapat dilakukan.

"Boleh mereka lakukan upaya hukum, silakan saja," kata Mujahid A Latief.

"Tapi, hukum acara telah mengatur bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi," ungkap Mujahid A Latief.

Dia pun mengajak pemimpin PKS untuk mentaati putusan pengadilan sebagai seorang warga negara yang taat terhadap hukum.

• Presiden PKS Tak Grusa-Grusu Bayar Ganti Rugi Rp 30 Miliar bagi Fahri Hamzah

 Fahri Hamzah vs PKS

Perseteruan antara pemimpin PKS dan Fahri Hamzah sudah berlangsung sejak awal 2016.

Saat itu, PKS memecat Fahri sebagai kader.

Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

• Fahri Hamzah Berapi-api Kritik Sikap Jokowi dan Prabowo Subianto soal Debat Pilpres 2019

Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Hakim tersebut.

Fahri kemudian menggugat.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.