Presiden Jokowi Digugat Empat Warga Banten terkait Tsunami Selat Sunda

"Banyaknya korban, diduga kuat akibat tidak adanya peringatan dini atau early warning system tsunami."

"Sementara, tidak adanya peringatan dini itu disebabkan tidak adanya alat pendeteksi tsunami yang disebabkan gempa vulkanik," kata Hamim.

• Al Azhar Syifa Budi Solo Sumbang Bantuan Rp 37 Juta untuk Korban Tsunami Selat Sunda

Padahal kata dia jauh sebelum tsunami di Selat Sunda terjadi, BMKG telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami dan alat kebencanaan lainnya.

"Hal ini mengingat peralatan pendukung BMKG jumlahnya sangat kurang, dan sebagian teknologinya sudah tertinggal. Namun demikian, Presiden tidak menyetujui usulan BMKG itu," katanya.

Tidak disetujuinya usulan pengadaan alat pendukung BMKG oleh Presiden, kata Hamim merupakan bentuk nyata kegagalan negara dalam memenuhi hak atas rasa aman sebagaimana dimandatkan UUD 1945 Pasal 28g Ayat (1).

"Padahal dalam Poin 1 Nawacita yang merupakan agenda prioritas Presiden Joko Widodo, pemenuhan rasa aman juga telah menjadi hal yang utama," kata dia.

• Pasca-Tsunami, Masa Tanggap Darurat di Lampung Selatan Diperpanjang

Atas hal itulah kata Hamim, empat warga Banten yang diwakilinya ini berencana mengajukan gugatan warga negara atau gugatan Citizen Lawsuit kepada Presiden dan DPR RI.

Dalam gugagan, kata dia warga meminta Presiden menganggarkan pengadaan alat pendeteksi tsunami yang diakibatkan gempa vulkanik dan alat kebencanaan lainnya.

"Sebelum Gugatan diajukan, empat warga Banten ini akan menyampaikan pemberitahuan atau notifikasi kepada Presiden dan DPR RI yang bertujuan memberikan kesempatan untuk memenuhi tuntutan Empat Warga Banten," kata dia.

Jika dalam beberapa waktu setelah pemberitahuan, tuntutan warga tidak juga dipenuhi, maka gugatan citizen lawsuit akan didaftarkan pihaknya ke pengadilan. (Budi Sam Law Malau)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Empat Warga Banten Gugat Presiden Jokowi terkait Tsunami Selat Sunda