Analogikan Golput Seperti Pernikahan, Mahfud MD : Fatwa MUI Tak Bisa Dipaksakan Secara Hukum
Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Mahfud MD angkat bicara soal pro kontra fatwa haram golongan putih (golput) yang makin kencang berhembus
Penulis: Putradi Pamungkas | Editor: Putradi Pamungkas
lihat foto
Mahfud mengatakan, fatwa MUI itu tidak bisa dipaksakan secara hukum.
Fatwa tersebut hanya bersifat anjuran dan bisa berbeda dengan fatwa ormas Islam lain.
"Pada dasarnya boleh atau tidak, soal fatwa MUI itu soal kemaslahatan"
"Sejak zaman Nabi, fatwa itu bersifat tidak mengikat," kata Mahfud.
Mahfud melanjutkan, dari sisi konstitusi, memilih adalah hak.
"Bagi saya pribadi, memilih sangat dianjurkan, tapi kalau golput tidak bisa dihukum," katanya.
"Kalau tidak memilih ya rugi, biasanya yang akan memilih punya harapan, sedangkan golput adalah mereka yang tidak punya harapan kepada calon," lanjutnya.
"Tapi secara moral, adalah rugi kalau tidak memilih"
"Sama saja melanggar prinsip pemilu tidak bertujuan memilih orang yang baik, tapi menghindarkan orang tidak baik jadi wakil rakyat," tegasnya.
Berdasarkan konstitusi memilih untuk tidak memilih adalah hak serta tidak melanggar hukum dan tidak bisa dihukum.
Fatwa MUI tdk bisa dipaksakan secara hukum
"Dasarnya adalah secara moral"
"Tak ada calon yang ideal, tapi sebaiknya pilihlah calon yang lebih, hindari yang lebih jelek," tandasnya.
Tanggapan MUI
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Huzaimah menegaskan bahwa MUI tidak pernah menerbitkan fatwa bahwa golput atau tidak memilih dalam pemilu adalah haram.
