Usai Buka-bukaan soal Data Quick Count, Yunarto Wijaya: BPN Kapan Buka?

Itu asalkan, kata Yunarto Wijaya, BPN pun adil membuka metodologi real count internal yang menyebut Prabowo-Sandiaga menang 62 persen seperti diklaim Prabowo Subianto.

“Cara satu-satunya bagaimana kemudian, data yang diklaim 62 persen itu bisa dibuka kehadapan publik secara keilmuan. Tidak ada kaitannya dengan aspek legal dan menunjukkan siapa yang lebih benar di mata KPU,” katanya saat konfrensi pers Expose Data Hasil Quick Count Pilpres 2019 di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

“Dan kami mengajak untuk membuka hal-hal yang peru dibuka, termasuk soal dana,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Toto itu menilai sikap BPN yang meragukan quick count lembaga survei terakreditasi KPU adalah upaya membangun opini di masyarakat.

“Yang terjadi tidak pernah sekalipun pihak BPN, atau minimal lembaga yang menyatakan datanya berbeda dengan lembaga survei berani membuka data sehingga yang muncul klaim konspiratif dan ujungnya membingungkan masyarakat,” tukas Toto.

Sementara itu mengutip Kompas.com, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Masinton Pasaribu menegaskan, pihak pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin siap mengadu data hasil hitung cepat dan real count dengan pihak pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Terkait quick count dan real count dari kubu Prabowo-Sandi, intinya kita siap mengadu data."

"Kita sama-sama membuka data dan lembaga survei yang dirujuk," ujar Masinton dalam diskusi Polemik bertajuk "Pemilu Serentak yang Menghentak" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Meskipun Jokowi-Ma'ruf diunggulkan dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Masinton menyebut TKN akan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, hasil hitung cepat jadi dasar bagi TKN untuk siap mengadu data dengan BPN.

Menurut dia, dengan mengadu data antara TKN dan BPN, masyarakat akan mengetahui mana hasil penghitungan suara yang valid dan invalid.

"Pihak BPN juga harus membuka dong datanya."

"Tidak cukup menggunakan akal sehat, tapi akal waras juga. Lembaga survei yang kita rujuk kan terverifikasi," katanya.

Semua data yang diklaim TKN dan BPN, kata Masinton, juga harus dihormati oleh kedua kubu.

Mengklaim data untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu tidak dibenarkan.