Pilpres 2019
Cuitannya Viral di Twitter, Gus Nadir: Sebelum Ada Survei dan Quick Count, Dukun Laris saat Pemilu
Menanggapi pro dan kontra quick count Pilpres 2019, Nadirsyah Hosen mengungkit fenomena dukun laris saat Pemilu 2019. Kini situasinya jauh berbeda.
Penulis: Hanang Yuwono | Editor: Hanang Yuwono
Tapi semenjak ada survei dan quick count yang berpedoman ilmu pengetahuan, dukun-dukun kini sepi karena masyarakat mulai berpegang pada hasil quick count dan survei.
"Dulu sebelum ada survei dan quick count, pas pemilu dukun pada laris. Syukurlah skr ilmu pengetahuan tampil dan dukun politik tersisih," tulisnya lewat akun terverifikasi @na_dirs.
Ia pun menyoroti permintaan beberapa tokoh yang meminta quick count ditiadakan.
Situasi itu kata Gus Nadir bisa dikatakan gawat.
"Kalau ada ulama atau pakar yg minta QC ditiadakan, tanpa sadar itu mengajak kita utk anti ilmu pengetahuan, dan lebih percaya klenik. Gawat," tutupnya.
Cuitan Nadirsyah Hosen itu usai diunggah kemudian viral dan mendapat berbagai tanggapan.
Bahkan angka retweet sudah mencapai hampir dua ribuan ketika berita ini diturunkan TribunSolo.com.
BPN Berpegang pada Real Count Internal Bukan Lembaga Survei
Diberitakan Kompas.com, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menuturkan jika real count Pemilihan Presiden 2019 yang dilakukan BPN dipusatkan di Kantor DPP Gerindra, Jakarta.
Hal itu sebagai respons Andre menanggapi tantangan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meminta BPN terbuka soal proses perhitungan internal yang dilakukan.
Kata Andre, saat ini BPN masih mengumpulkan formulir C1 di seluruh Indonesia.
"C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP partai Gerindra. Kita yang kerja banyaklah," kata Andre, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.
Namun, Andre mengaku tak tahu pasti berapa banyak yang terlibat dalam proses penghitungan di internal BPN.
Berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf. Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.
BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.