Pemilu 2019

Caleg Gerindra Dituntut Penjara 5 Bulan dan Denda Rp 10 Juta Terkait Kasus Kampanye di Tempat Ibadah

NRK dituntut oleh JPU dengan vonis 5 bulan penjara dan denda sebesar Rp 10 juta subsider 2 bulan kurungan.

Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
NRK saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Selasa (7/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Dalam sidang lanjutan calon legislatif dari Partai Gerindra, wanita berinisial NRK yang dituding melakukan kampanye di tempat ibadah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 5 bulan penjara dan denda sebesar Rp 10 juta.

Hal itu disampaikan saat agenda sidang pembacaan tuntutan oleh JPU Nanang Priyanto dan Risza Kusuma, di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, Selasa (7/5/2019).

"Terdakwa bersalah kerena dengan sengaja melakukan kampanye di tempat ibadah," kata Nanang.

NRK dianggap melanggar Pasal 521 JO pasal 280 ayat (1) huruf h UURI nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Cerita Anies Baswedan Pesan Ambulans untuk Ibunya Tanpa Mengaku sebagai Gubernur

Sehingga NRK dituntut oleh JPU dengan tuntutan 5 bulan penjara dan denda sebesar Rp 10 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa menodai pesta demokrasi pemilu," tegas Nanang.

Sementara untuk pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa mengikuti persidangan dengan tertib dan mengakui perbuatannya.

Dan terdakwa memiliki anak yang masih bayi.

Caleg DPR RI NRK Mengaku Tak Sengaja Lakukan Sosialisasi di Tempat Ibadah

Untuk dugaan money politik, menurut Nanang belum mengarah ke sana mengingat kekuatan hukumnya masih lemah.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Penyelesaian Sengketa, Rochmat, berujar jika money politik memang belum cukup bukti.

"Dalam sidang ini yang paling kuat di kasus kampanye di tempat ibadah, money politiknya belum cukup kuat," ungkap Rochmat.

Dia menambahkan, untuk terdakwa yang mengatakan tidak mengetahui tentang aturan money politik, itu merupakan hak jawab terdakwa.

"Itu hak jawab terdakwa, tapi UU tersebut sudah ada sejak tahun 2017, jika terdakwa tidak tau, maka ada yang salah dengan internalnya," ungkap dia.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved