7 Politisi Kubu Jokowi dan Prabowo Blak-blakan soal Jatah Menteri, Nasdem Tak Rela Oposisi Ikutan
Tujuh politisi dari tujuh partai politik di Indonesia blak-blakan soal 'perlu atau tidak' dan 'mau atau tidak' oposisi menjadi koalisi.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho | Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM - Tujuh politisi dari tujuh partai politik di Indonesia blak-blakan soal 'perlu atau tidak' dan 'mau atau tidak' oposisi menjadi koalisi.
Tiga dari tujuh politisi tersebut berasal dari partai koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Mereka adalah, Johny G Plate dari Partai Nasdem, Deddy Sitorus dari PDIP dan Lukman Edy dari PKB.
• Soal Revisi UU Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan RI: Perlu Win-win Solution
Sementara empat sisanya adalah politisi dari partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang selama ini dikenal sebagai oposisi.
Mereka adalah Arief Poyuono dari Gerindra, Aboe Bakar Al-Habsyi dari PKS, Edy Soeparno dari PAN dan Jansen Sitindaon dari Partai Demokrat.
Mereka bertujuh berkumpul bersama di acara Mata Najwa, Rabu (3/7/2019) untuk mengobrolkan perihal rekonsiliasi yang dimaknai oleh publik sebagai transaksi kursi menteri di pemerintahan presiden terpilih.
Dari kubu koalisi ditanya oleh Najwa perihal perlu tidaknya kubu oposisi merapat ke kubu koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sementara kubu oposisi mendapat pertanyaan tentang 'mau atau tidak' bergabung ke koalisi.
Saat ditanya oleh Najwa secara berurutan, Johny G Plate mengaku pihak oposisi tidak perlu bergabung menjadi koalisi.
"Tidak perlu, ini bukan politisi lagi karena blak-blakan," kata Johny G Plate.
Sementara, politisi PKB, Lukman Edy menilai kerjasama dibutuhkan di parlemen dan MPR.
Sedangkan di pemerintahan eksekutif oposisi tidak perlu menyeberang ke koalisi.
"Kalau di parlemen perlu, di MPR perlu, di pemerintahan tidak perlu," ujar Lukman Edy.
• Politikus Nasdem Sebut akan Usulkan 11 Nama Menteri ke Presiden Jokowi
Saat ditanya apakah pantas oposisi menyeberang, Lukman Edy menilai sah-sah saja selama oposisi memiliki kapasitas untuk membantu pemerintah.
"Dan pantas saja. Kalau untuk pemerintahan, mereka punya kader-kader yang baik nggak, untuk membantu Pak Jokowi-Ma'ruf, kalau punya ya menjadi pantas."
