91 PAUD di Sukoharjo Penuhi Indikator Ramah Anak

"Padahal selain tsunami, gunung meletus, kebakaran juga termasuk bencana. Tentu hal ini perlu diperhatikan." jelasanya.

Selain itu, hanya 13 persen pendidik yang memahami tentang hak-hak anak dan upaya-upaya pemenuhannya dalam proses interaksi di lembaga PAUD.

Kangsure berharap pemerintah dapat menginisiasi program peningkatan kapasitas bagi pendidik, tenaga pendidik dan pengawas, salah satunya terkait hak anak.

• Dinas Pendidikan Solo Salurkan Bantuan untuk PAUD Terdampak Pembangunan Jembatan Kembar Tirtonadi

"Karena hak anak merupakan hal yang paling fundamental untuk mewujudkan PAUD yang berperspektif pada kebutuhan anak," tandasnya.

Ia menambahkan, ada beberapa hal lagi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan implementasi PAUD Ramah Anak diantaranya pertama, perlu melakukan penilaian Indeks PAUD Ramah Anak yang dilakukan secara mandiri atau diintegrasikan dalam sistem penilaian kelembagaan PAUD (SPM, Akreditasi).

Kedua, menyusun kebijakan khusus dan dukungan anggaran untuk pengembangan PAUD Ramah Anak di Kabupaten Sukoharjo.

"Bagi lembaga pendamping seperti NGO maupun perguruan tinggi dapat membangun kolaborasi dengan pemerintah terkait peningkatan kapasitas dan pendampingan implementasi PAUD Ramah Anak," pungkasnya. (*)