Pilkada Solo 2020
Pandangan Pengamat Politik UNS Solo Soal Gibran di Pilkada Solo 2020: Lebih Elok Maju Setelah 2024
Pengamat politik ikut angkat bicara soal nama Gibran Rakabuming Raka yang masuk dalam bursa Pemilihan Wali Kota di Pilkada Solo 2020.
Penulis: Ryantono Puji Santoso | Editor: Fachri Sakti Nugroho
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pengamat politik ikut angkat bicara soal nama Gibran Rakabuming Raka yang masuk dalam bursa Pemilihan Wali Kota di Pilkada Solo 2020.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS Agus Riwanto sekaligus pengamat politik Solo mengatakan, soal Gibran Rakabuming Raka yang namanya masuk dalam bursa Pemilihan Wali Kota Pilkada Solo 2020 memang tidak ada persoalan.
Bila Gibran Rakabuming Raka ingin maju dalam Pemilihan Wali Kota Pilkada 2020 nanti juga tidak ada persoalan secara hukum.
• Wali Kota Solo: Saya Tak Menghalangi Mas Gibran Jadi Calon Wali Kota, Sebaiknya Bantu Bapaknya Dulu
"Siapapun boleh maju dalam Pilkada Solo 2020, undang-undang tidak mempermasalahkan," kata Agus Riwanto.
Namun, dalam konteks ini juga ada hal yang perlu diperhatikan terkait status Gibran adalah anak Presiden.
"Saya lebih berharap dan menyarankan untuk elite politik lokal alangkah eloknya Mas Gibran mencalonkan diri setelah Pak Jokowi lengser," papar Agus.
Sebab, ada banyak faktor termasuk kepatutan dan memberikan pelajaran bagi masyarakat secara luas.
Jika Gibran menunggu Presiden Jokowi lengser akan lebih elegan dan masih ada waktu setelah 2024.
Sebab, saat ini statusnya masih anak Presiden dan berpotensi adanya dinasti politik.
Hal ini yang harus dihindarkan sebab ada beberapa kasus dinasti politik yang ke arah negatif seperti korupsi.
• Penasaran Netizen Terjawab, Keluarga Benarkan Istri Gibran Selvi Ananda Tengah Hamil
Banyak contoh seperti Klaten, Banten, dan lain sebagainya.
"Bila Gibran maju sekarang dia tidak akan menjadi dirinya sendiri," papar Agus.
Selain itu, tidak ada pelajaran politik yang baik untuk masyarakat dan berpotensi terjadinya dinasti politik. (*)