Fadli Zon Samakan Wacana Pemindahan Ibu Kota dengan Mobil Esemka: Heboh, Tapi Tidak Kejadian Apa-apa

Jokowi kembali menyebut, soal pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah direncanakan pendahulunya, yakni Presiden Pertama RI, Soekarno.

"Harus kita ketahui, ide gagasan memindahkan Ibu Kota ini bukan sekarang lho. Sudah sejak zaman Bung Karno."

"Dulu Bung Karno ingin di Kalimantan Tengah," tegas Jokowi.

Ia menambahkan, Jakarta nantinya akan menjadi kota bisnis.

"Jakarta sebagai kota bisnis dan yang lain sebagai Ibu Kota pemerintahan."

"Sekarang ini dengan perubahan-perubahan waktu, kita melihat bahwa memang perlu memisahkan kota bisnis, ekonomi, jasa dengan kota pemerintahan," imbuhnya.

• Jokowi Akhirnya Bicara soal Dana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan: Seperempat Berasal dari APBN

Jokowi menyebut, sekitar seperempat anggaran pemindahan Ibu Kota Negara akan dibebankan kepada APBN.

Sedangkan sisanya akan dilimpahkan kepada pihak-pihak swasta dan badan usaha sebagaimana skema yang akan dibangun oleh Jokowi.

"Itu nanti seperempatnya berasal dari APBN, tetapi sisanya bisa dari kerjasama swasta, kerja sama badan usaha atau dari masyarakat."

"Saya kira pola-pola ini yang akan mempercepat pembangunan Ibu Kota baru," kata Jokowi.

Simak video selengkapnya pernyataan Jokowi di bawah ini.

Skema Tukar Guling

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengungkapkan empat skema tukar guling aset di Jakarta untuk tambahan biaya membangun ibu kota baru di Kalimantan.

Beberapa aset tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta, seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta. Maka, kami akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro selepas rapat terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

• Nama Hashim Adik Prabowo Disebut-sebut oleh Gubernur Kaltim dalam Wacana Pembangunan Ibu Kota Baru

Adapun skema tukar guling yang ditawarkan, pertama, dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.

Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture).

Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.

Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru.

Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN.

"Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Karena dari rancangan awal kita, tadinya dari APBN diperkirakan dibutuhkan Rp 93 triliun. Artinya, kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150 triliun, kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN," ujar Bambang.

Bambang juga mengungkapkan bahwa skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan partisipasi swasta/BUMN.

Adapun lokasi pemindahan ibu kota baru sudah mengerucut pada tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Presiden, kata Bambang, berjanji segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.

"Sebentar lagi Presiden akan umumkan lokasi definitif. Tahun 2020 semua persiapan tadi, termasuk yang landasan hukum. Tahun 2021 full konstruksi, 2024 kita harapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung," ujar dia. (*)