RUU Pesantren Sudah Ditandatangani Mendikbud, Tinggal Menunggu Disahkan DPR

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Rancangan Undang-undang (RUU) pesantren tinggal menunggu disahkan DPR komisi VIII.

Menurut Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, RUU tersebut telah dilakukan kajian dari antar kementrian, termasuk Kemendikbud.

Kajian tersebut sudah menemukan titik final, sehingga Muhadjir Effendy juga telah menandatangani RUU itu.

"Sekarang mungkin sudah di Pantia Kerja (Panja) DPR Komisi VII, kita tinggal tunggu saja," katanya usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV Pesantren Muhammadiyah, di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, RUU Pesantren tersebut hingga saat ini sudah tidak ada lagi masalah diantar subtansi.

Muhadjir Effendy menambahkan dengan RUU pesantren tersebut, justru memperkuat kedudukan pesantren sebagai kedudukan hukum.

• Setelah Nikah, Roger Danuarta Tinggal Bareng Mertua, Cut Meyriska Belanja Bareng Suami dan Sang Ayah

• Buat Laporan Pajak Fiktif, Karyawan PT SHA Solo ini Pakai Uang Perusahaan Miliaran untuk Foya-foya

• Dilabrak Nikita Mirzani,Ini Kasus Artis yang Ditangani Elza Syarief,Termasuk Perceraian Dhani & Maia

Selain itu, RUU Pesantren ini dianggap untuk menyinkronkan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sispenas).

"Pasantren itu maknanya generik, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, namun juga sebagai lembaga swadaya masyarakat, berkaitan dengan kesehatan masyarakat, dan seterusnya, jika hanya menjadi pendidikan pesatren, malah menyempit."

"Dan juga ada kemungkinan menjadi tidak singkron dengan UU Sispenas, karena Sispenas mengatur agar tidak ada dualisme," jelasanya.

Namun demikian, Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan bisa diatur dalam peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Daerah (Perda).

Pada kesempatan ini, Muhadjir meminta agar Pesantren Muhammadiyah bersiap menyambut RUU Pesantren ini. (*)