Pegiat Anti-Korupsi Sebut Sikap Presiden ke KPK Tak Jelas, Minta Revisi UU tentang KPK Dibatalkan

Para pegiat anti-korupsi meminta presiden membatalkan pembahasan Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Pegiat Anti-Korupsi Sebut Sikap Presiden ke KPK Tak Jelas, Minta Revisi UU tentang KPK Dibatalkan
TribunSolo.com/Agil Tri
Presiden Jokowi saat membagikan sertifikat tanah kepada warga Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019) 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Para pegiat anti-korupsi meminta presiden membatalkan pembahasan Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka meminta presiden tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas revisi undang-undang tersebut.

Dikutip TribunSolo.com  dari Tribunnews.com, Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyangsikan presiden akan mendengar permintaan publik tersebut.

Selama ini menurutnya sikap presiden soal KPK tidak pernah jelas.

"Selama ini presiden selalu swing ya, tidak jelas sikapnya dalam hal KPK ini," ujar Feri Amsari usai diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, (8/9/2019).

Seharusnya menurut Feri, presiden tegas menolak pembahasan revisi undang-undang KPK, apabila paham proses pembentukan undang-undang yang tertuang dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

Saut Situmorang Ingatkan Siapa Pun Capim KPK Terpilih: Tidak Akan Bisa Sesukanya di Sini

Berdasarkan aturan tersebut, revisi UU KPK cacat formil karena tidak masuk dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

"Mestinya presiden sebagai alternatif aspirasi publik dalam pembentukan peraturan undang-undang menolak gagasan perubahan atau revisi dari Undang-undang KPK. Sikapnya tegas, ini harus tegas," katanya.

Selain itu, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1, yang menyebut bahwa kekuasaan untuk membentuk UU ada di DPR.

Namun pada ayat 2, setiap RUU harus dibahas DPR bersama dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Halaman
12
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved