Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Presiden Jokowi Bahas RKUHP dengan Pimpinan DPR di Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan DPR RI dan fraksi partai politik di parlemen untuk membahas revisi Kita Undang-Undang Hukum Pidana.

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat wawancara usai makan siang di Rumah Makan Mbah Karto, Sukoharjo, Minggu (23/7/2019). 

TRIBUNSOLO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan DPR RI dan fraksi partai politik di parlemen untuk membahas revisi Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Pertemuan ini berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019) dan berlangsung secara tertutup oleh media. 

"Membahas sejumlah rancangan undang-undang, termasuk soal RKUHP," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com.

Tampak hadir dalam pertemuan ini di antaranya, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto, Ketu Fraksi Demokrat Eddi Baskoro Yudhoyono. 

Kemudian, Wakil Komisi III DPR Herman Hery, Ketua Fraksi NasDem Jhonny G. Plate, dan lain-lainnya. 

Atas Permintaan Jokowi, DPR RI Akhirnya Tunda Pengesahan RKUHP

Sebelumnya, Presiden Jokowi melihat ada sekitar 14 pasal di dalam revisi KUHP yang perlu ditinjau kembali dengan seksama. 

"Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal (perlu ditinjau kembali)," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/9/2019).

Namun terkait 14 pasal yang dinilai Jokowi harus ditinjau kembali, ia tidak merincikannya satu persatu dan akan dikomunikasikan dengan semua pihak. 

"Nanti ini yang akan kami komunikasikan, baik dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan materi yang ada," tutur Jokowi. 

RKUHP: Peternak yang Biarkan Hewannya Injak-injak Kebun Bisa Kena Denda 10 Juta atau Dirampas Negara

Melihat kondisi tersebut, Jokowi pun mengaku telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan ke DPR bahwa revisi KUHP tidak disahkan pada periode ini. 

"Pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini. Saya harap DPR punya sikap sama sehingga pembahasan RUU KUHP dilakukan dpr periode berikutnya," ucap Jokowi.  (Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Jokowi Panggil Pimpinan DPR dan Ketua Fraksi Parpol Bahas RKUHP"

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved