Wapres jusuf Kalla Sebut Penerbitan Perppu KPK Adalah Jalan Terakhir

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, penerbitan perppu untuk membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi merupakan jalan terakhir.

Wapres jusuf Kalla Sebut Penerbitan Perppu KPK Adalah Jalan Terakhir
Tribunnews.com/Rina Ayu
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin pulang membawa tas berisi materi-materi tugas dan wewenang menjadi orang nomor dua di Indonesia yang diberikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). 

TRIBUNSOLO.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi merupakan jalan terakhir.

Ia meminta semua pihak menghormati proses uji materi yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kalla mengatakan, saat ini ada pihak yang telah mendaftarkan uji materi atas Undang-Undang KPK hasil revisi meskipun undangnya-undangnya belum diberi nomor.

Namun, Kalla tak mempermasalahkam hal tersebut.

"Saya kira sangat penting, itu (perppu) jalan terakhir ya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/10/2019). 

"Masih ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK, itu dulu, tentu kan sekarang sudah ada yang masukkan walaupun undang-undangnya belum berlaku," paparnya menekankan.

UU KPK hasil revisi ramai-ramai ditolak karena dinilai disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antikorupsi itu, misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Perppu KPK Ancam Bisa Jadi Ancaman Pemakzulan Presiden? Ini Penjelasan Mahfud MD

Perppu KPK Akan Diterbitkan atau Tidak, Disebut Sudah Tersaji di Meja Presiden Jokowi

PPP Anggap Survei LSI Tak Jadi Penentu Jokowi soal Perppu KPK

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas dianggap bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Setelah aksi unjuk rasa besar-besaran menolak UU KPK hasil revisi dan sejumlah RUU lain digelar mahasiswa di berbagai daerah, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Namun, sampai hari ini belum ada kabar terbaru mengenai sikap Presiden terkait perppu. (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wapres Kalla: Perppu KPK Jalan Terakhir", https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/21124171/wapres-kalla-perppu-kpk-jalan-terakhir.

Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved