Benarkah Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa Perpanjang SIM? Ini Penjelasannya

Pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan aturan terkait sanksi bagi para penunggak iuran BPJS Kesehatan. Salah satunya tidak bisa melakukan perpanjang

Benarkah Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa Perpanjang SIM? Ini Penjelasannya
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Baur SIM Satlantas Polres Sukoharjo, Aiptu Joko Priyanto saat menunjukan Smart SIM di kantornya, Jumat (4/10/2019). 

TRIBUNSOLO.COM - Pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan aturan terkait sanksi bagi para penunggak iuran BPJS Kesehatan.

Salah satunya tidak bisa melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi atau SIM.

Saat mengkonfirmasikan hal ini, Kepala Seksi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar, menjelaskan bila sampai saat ini pihaknya tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah tunggakan iuran BPJS lalu tak bisa perpanjang SIM.

"Tidak ada kaitanya kita dengan BPJS. Sampai saat ini tidak ada persyaratan untuk SIM, baik itu bikin baru atau melakukan perpanjangan harus melampirkan BPJS, jadi mau statusnya bayar lancar atau nunggak, sekarang ini tidak ada hubungannya," kata Fahri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Ujian Praktik Bikin SIM Bakal Pakai Sistem Elektronik, Apa Tujuan Polisi?

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 mengenai penerbitan atau perpanjangan SIM yang sudah tertera dan menjadi acuan saat ini, tidak disebutkan adanya soal BPJS menjadi sebuah syarat.

Kartu BPJS Kesehatan.
Kartu BPJS Kesehatan. ((KOMPAS.com/SRI LESTARI))

Sebagai persyaratan utama di sektor SIM sendiri, Fahri menjelaskan bila fokus utamanya adalah lebih ke kemampuan atau ketrampilan mengendarai kendaraan, baik sepeda motor ataupun mobil.

"SIM itu lebih ke masalah skill, ada soft skill seperti tes kesehatan dan psikologi, lalu porsi besar untuk lulus itu harus melewati hard skill. Jadi menurut saya, soal kabar BPJS itu sampai saat ini tidak ada, aturanya pun belum ada," ujar Fahri.

Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memberikan keterangan akan memberikan sanksi layanan publik tersebut guna meningkatkan koletabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upan (PBPU).

Warga mengendarai sepeda motor saat mengikuti latihan uji kompetensi surat izin mengemudi (SIM) di Medan, Sumatera Utara, Minggu (24/9). Latihan yang digelar Polrestabes Medan tersebut untuk melihat dan menguji kemampuan warga mengendarai sepeda motor, sebelum mendapatkan SIM. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/ama/17.
Warga mengendarai sepeda motor saat mengikuti latihan uji kompetensi surat izin mengemudi (SIM) di Medan, Sumatera Utara, Minggu (24/9). Latihan yang digelar Polrestabes Medan tersebut untuk melihat dan menguji kemampuan warga mengendarai sepeda motor, sebelum mendapatkan SIM. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/ama/17. ((ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI))

Untuk aturanya pun dikabarkan masih dalam tahapan diinisais melalui instruksi presiden (Inpres) yang nantinya akan terkoneksi secara online antara data peserta BPJS dan basis data kepolisian, serta instansi lainnya.

Harga Tiket Laga Timnas Indonesia U-19 Vs China U-19 di Stadion GBT Surabaya, Simak Cara Belinya

"Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada, tapi hanya tekstual tanpa eksekusi karena itu bukan wewenangnya BPJS," kata Fachmi. 

(Stanly Ravel)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benarkah Nunggak Iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa Perpanjang SIM?"

Editor: Reza Dwi Wijayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved