Jokowi Tak Libatkan KPK dalam Pilih Menteri, Ali Mochtar Ngabalin: Nggak Usah Baper dan Gede Rasa

Ali Mochtar Ngabalin meminta KPK tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri

Jokowi Tak Libatkan KPK dalam Pilih Menteri, Ali Mochtar Ngabalin: Nggak Usah Baper dan Gede Rasa
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017). 

TRIBUNSOLO.COM - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta KPK tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri untuk kabinet periodenya kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Dilansir TribunSolo.com dari Kompas.com, sebab, kewenangan dalam memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

Jokowi berhak memilih apakah akan meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan.

"Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu," kata Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/11/2019) malam.

UMS Siap Kirim Jurnal Internasional dan Dosen ke Malaysia Untuk Kejar World Class University

Polres Sukoharjo dan BEM Univet Salurkan 8000 Air Bersih ke Weru, Sukoharjo

Potret Transformasi Sulli Eks f(x) Sejak Kecil Hingga Sebelum Ditemukan Tewas Gantung Diri

"Itu kan urusan independen, hak prerogratif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri," sambungnya.

Ngabalin sendiri mengaku tidak tahu persis alasan yang membuat Presiden Jokowi kini tidak lagi melibatkan KPK dalam penelusuran dan penunjukan menteri untuk kebinetnya di periode kedua.

Saat menunjuk menteri di kabinet kerja periode 2014-2019, Presiden Jokowi melibatkan KPK untuk penelusuran rekam jejaknya. 

Namun, Ngabalin meminta perbedaan metode Presiden dalam menjaring menteri di periode pertama dan kedua ini tidak dipersoalkan.

"Ya itulah kewenangan presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," kata politisi Golkar ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Halaman
12
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved