PKS Ingatkan Jokowi agar Tidak Terjebak Praktik Bagi-Bagi Kekuasaan

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengundang sejumlah tokoh nasional maupun partai politik ke istana negara, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Kabarnya, pemanggilan itu berkaitan pengumuman kabinet kerja pada masa waktu lima tahun ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin meminta presiden Jokowi tidak terjebak dengan politik bagi-bagi jabatan dalam penunjukkan kabinet kerja kali ini.

"Jangan terjebak pada praktik bagi-bagi kekuasaan partai-partai pendukung yang mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak kompeten," kata Suhud saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

• Wishnutama Terima Tawaran Jadi Menteri meski Tak Pernah Jadi Cita-citanya

PKS, kata Suhud, merekomendasikan agar presiden Jokowi menunjuk menteri yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk menempati posisi pembantu kerjanya.

"Kriteria menteri yang diperlukan adalah yang menguasai permasalahan (profesional) dan mampu bekerja cepat dan bersinergi dengan lintas sektoral," ungkapnya.

Pasalnya, Suhud menyatakan, Indonesia saat ini mempunyai sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang berat dalam lima tahun ke depan. 

Penunjukkan kabinet kerja yang tepat dinilainya dapat mengakselerasi percepatan pembangunan.

• Satu Hal Ini yang Bikin PKS Yakin Sandiaga Uno Tak Bakal Jadi Wagub DKI Jakarta Lagi

"Memasuki periode kedua Pemerintahan Pak Jokowi diharapkan bisa langsung ngebut untuk merealisasikan janji-janji yang belum mampu ditunaikan, terutama masalah ekonomi (kesejahteraan rakyat)," tegasnya.

Artikel ini telah dipublikasikan Tribunnews.com dengan judul: PKS: Pak Jokowi, Jangan Terjebak Praktik Bagi-Bagi Kekuasaan. . .