Tak Disinggung dalam Pidato Presiden Jokowi, KPK: Lebih Baik Tidak Disebut tapi Dilaksanakan

KPK tak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyinggung lembaganya pada pidato kepresidenan saat dilantik, Minggu (20/10/2019).

Tak Disinggung dalam Pidato Presiden Jokowi, KPK: Lebih Baik Tidak Disebut tapi Dilaksanakan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyinggung lembaganya pada pidato kepresidenan saat dilantik, Minggu (20/10/2019).

Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Jokowi boleh saja tidak menyebut soal pemberantasan korupsi.

"Lebih baik tidak disebut tapi dilaksanakan, dari pada disebut-sebut tapi tidak dilasanakan. Jangan skeptikal dulu atas pidato  itu," kata Saut kepada wartawan, Senin (21/10/2019), seperti dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com.

Akan tetapi, Saut menekankan praktik pemberantasan korupsi harus masuk dalam mimpi Indonesia di tahun 2045, karena jika tidak, mimpi itu bisa bergeser ke tahun 2500.

"Jadi praktik pemberantasan korupsi ikut di dalamnya kalau tidak ya mimpi 2045 bisa geser ke 2500. Misalnya jadi kita semua harus sepakat dulu dalam pidato termasuk di dalamnya penegakan hukum hukum dan lembaga antikorupsi yang kredibel," ujarnya.

Saut mengatakan, dalam mimpi 2045 itu secara implisit terkandung niat untuk memberantas korupsi.

Krisdayanti Tanggapi soal Teguran KPK untuk Mulan Jameela soal Endorsement

Jika tak ada pemberantasan korupsi, maka sulit untuk mencapai mimpi itu.

"Di pidato ada disinggung mimpi NKRI tahun 2045, jadi secara implisit pasti termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi sebab mimpi anda tahun 2045 akan sulit tercapai kalau perilaku korupsi masih terus berlanjut," kata Saut.

Saut menilai ada harapan dari Jokowi agar Indonesia di tahun 2045 bisa terbebas dari korupsi.

Salah satunya dengan meningkatnya peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia.

"Saya anggap Jokowi bicara mimpi 2045 itu di dalamnya negara minim korupsi untuk tidak mengatakan atau maksa indeks persepsi korupsi harus 75 atau 85 agar mengikuti UU 45 kita saat ini yang mengatakan ekonomi harus dijalankan dengan efisien," ujar Saut. (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Pidato Jokowi Tak Singgung Soal Korupsi, KPK: Lebih Baik Tidak Disebut Tapi Dilaksanakan"

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved