Pengamat Prediksi Tantangan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan

Ia mencontohkan, pada tahun 2016 anggaran pertahanan hanya terserap 85,8 persen dari total anggaran Rp 112,3 triliun.

• Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Eks Relawan Solo Kecewa: Lihat Saja Kinerjanya 100 Hari ke Depan

Sementara, pada 2017, Kemenhan kelebihan serapan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun.

"Hal ini menandakan adanya pengelolaan yang masih belum baik," kata Anton.

Selain itu, menurutnya dalam lima tahun terakhir, Kemhan hanya mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK pada tahun 2019 saja.

Sementara menurutnya, pada 2015-2018, status yang diberikan BPK adalah Wajar Dalam Pengecualian dalam laporan keuangannya.

Indikator kedua menurutnya adalah postur anggaran yang dinilainya masih kurang memprioritaskan percepatan pengadaan alutsista.

Berdasarkan catatannya, porsi pos rutin masih menjadi yang terbesar pada tahun 2018 misalnya, pos belanja modal dimana pengadaan alutsista di dalamnya hanya sebesar Rp 19,1 triliun (17,92 persen) dari total realisasi anggaran pertahanan Rp 106,6 triliun.

Karenanya, menurutnya jumlah belanja modal tersebut adalah yang terkecil dalam lima tahun terakhir.

"Ini artinya, kenaikan anggaran pertahanan tidak serta merta meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista yang dimiliki TNI. Oleh karena itu, perbaikan pengelolaan anggaran pertahanan yang tahun 2020 akan mencapai Rp 131,2 triliun ini adalah hal mendesak," kata Anton. (Tribunnews.com/Gita Irawan)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Pengamat Ungkap Tantangan Ke Depan Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan"