Polemik Larangan Eks Napi Korup Maju Pilkada, Bawaslu Berharap Dapat Diselesaikan Awal Tahun

Pasalnya ada isu krusial soal larangan mantan napi korupsi maju Pilkada yang digagas oleh KPU RI lewat PKPU

Polemik Larangan Eks Napi Korup Maju Pilkada, Bawaslu Berharap Dapat Diselesaikan Awal Tahun
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua Bawaslu RI Abhan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019) 

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan berharap nantinya akan ada keharmonisasian antara Peraturan Bawaslu dengan Undang-Undang.

Keselarasan dua produk hukum tersebut bermaksud agar potensi munculnya sengketa pemilu bisa menurun.

Pasalnya ada isu krusial soal larangan mantan napi korupsi maju Pilkada yang digagas oleh KPU RI lewat PKPU.

Demi Mencegah Radikalisme, Pemerintah Akan Intensifkan Ideologi Pancasila Di Kalangan ASN 

Gerindra Bersikeras Sodorkan 4 Orang Calon Wakil Gubernur DKI, Tunggu Persetujuan PKS

Namun di satu sisi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tidak mencantumkan larangan tersebut.

Sehingga ia khawatir ketika Perbawaslu diharmonisasi dengan Undang-Undang Pilkada saat ini, publik malah berasumsi Bawaslu pro terhadap koruptor.

"Ketika kita melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang dan tak melarang mantan narapidana mencalonkan diri, nanti kita yang kena getahnya. Publik bisa berasumsi kita pro koruptor," kata Abhan seperti dikutip Tribunnews.com pada laman Bawaslu.go.id, Sabtu (16/11/2019).

Saat ini draf PKPU soal larangan mantan napi korupsi maju pilkada tengah dibahas bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), rapat dengar pendapat dengan DPR pun sudah beberapa kali digelar.

KPU RI terus berupaya agar usulan larangan mantan napi korupsi maju Pilkada 2020 bisa diakomodasi oleh DPR RI.

KPU berharap DPR merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

"Kami tentu berharap ada revisi terhadap Undang-Undang," ucap Ketua KPU RI Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Halaman
12
Editor: Eka Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved