Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Menjabat Sebagai Menteri BUMN, Ini Beberapa Gebrakan yang Dilakukan Erick Thohir dalam Sebulan

Belum genap 2 bulan menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir terus melakukan gebrakan demi gebrakan. Bongkar pasang pejabat sudah seri

Editor: Reza Dwi Wijayanti
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Erick Thohir di Istana, Senin (21/10/2019). 

TRIBUNSOLO.COM -  Belum genap 2 bulan menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir terus melakukan gebrakan demi gebrakan.

Bongkar pasang pejabat sudah seringkali dilakukannya.

Tercatat, pengusaha media ini sudah beberapa kali merombak pejabat eselon I di kementerian yang dipimpinnya.

Setali tiga uang, Erick juga mengutak-atik posisi direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan BUMN.

Tak jarang, dalam beberapa kesempatan, Erick juga mengultimatum direksi sejumlah BUMN agar bekerja sesuai rencana strategis yang sudah ditetapkannya.

Kompas.com merangkum beberapa gebrakan maupun peringatan Erick Thohir di 5 perusahaan pelat merah sejak resmi menjabat Menteri BUMN sejak 23 Oktober silam dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

1. Pertamina

Keputusan Erick Thohir mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), bisa jadi sebagai kebijakan paling kontroversialnya lantaran status Ahok sebagai mantan napi.

Pertimbangan Erick menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina didasari atas pertimbangan penguatan pengawasan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dinilai punya kemampuan mumpuni memelototi kinerja perseroan.

Selain itu, Erick Thohir juga menunjuk eks Dirut Inalum sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina mendampingi Ahok.

“Makanya diharapkan Pak Ahok awasi direksi untuk percepatan kinerja Pertamina,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Tak hanya mengutak-atik pejabat Pertamina, Erick Thohir ingin mengubah lanskap bisnis Pertamina.

Dia mengundang swasta ikut terlibat dalam produksi dan distribusi avtur. Selama ini, penyediaan bahan bakar pesawat ini hanya dimonopoli Pertamina.

"Ya saya rasa gini, Pertamina bisa produksi avtur. nah kalau swasta yang produksi avtur ya welcome saja. Yang tidak boleh (pihak swasta) cuma minta lisensi impor,” ujar Erick.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved