Bupati Sukoharjo Bentuk Tim Khusus untuk Investigasi Limbah PT RUM, Ini Tanggapan Manajemen

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO -- Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya berencana membentuk tim khusus untuk menginvestigasi limbah busuk PT Rayon Utama Makmur (RUM) yang dikeluhkan masyarakat.

Pembentukan tim investigasi ini disampaikan bupati saat melakukan mediasi dengan perwakilan demonstran di ruang rapat Bupati Sukoharjo, Senin (23/12/2019).

Menanggapi ini, Sekretaris PT RUM Bintoro Dibyoseputro akan mengikuti langkah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

"PT RUM senang, karena bisa menyampaikan data-data kinerja kami kepada tim investigasi yang tentunya bisa objektif," katanya saat dihubungi TribunSolo.com, Selasa (24/12/2019).

• Warga Terdampak Limbah PT RUM Sebut Keputusan Bupati Sukoharjo Wardoyo Tak Menyenangkan,Ini Sebabnya

• Demonstran PT RUM Blokade Jalan di Kantor Bupati Sukoharjo, Truk Rombongan TNI AU Putar Balik

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan jika PT RUM telah memenuhi kewajibannya sesuai SK Bupati 660.1/207.

Menurutnya, PT RUM telah memasang wet scrubber, sebagai alat pengolah limbah utama.

"Selain itu, kami juga sudah memasang pipanisasi dan CEMS," imbuhnya.

Tak Menyenangkan

Sebelumnya, Forum Warga Terdampak PT Rayon Utama Makmur (RUM) akan mengevaluasi terkait hasil mediasi dengan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya yang enggan membekukan izin.

Salah satu koordinator aksi, Herman, mengaku belum menentukan tindakan selanjutnya paska mediasi di kantor dinas Bupati Sukoharjo.

"Kita sepakati dulu, dan kita ingin melihat bagaimana reaksi warga, mendapat keputusan Bupati yang tidak menyenangkan itu," katanya usai mengikuti mediasi, Senin (23/12/2019).

• Duduki Kantor Bupati Sukoharjo, Demonstran PT RUM Blokade Jalan Provinsi hingga Lumpuh Beberapa Jam

• Bupati Sukoharjo Wardoyo Pilih Bentuk Tim Investigasi & Tak Bekukan Izin PT RUM, Ini Respon Pendemo

Menurutnya, mediasi yang dilakukan di ruang rapat Bupati Sukoharjo berjalan alot, karena tuntutan warga tidak dipenuhi.

"Tadi mediasi sempat berjalankan alot," imbuhnya.

Koordinator lainnya, Tomo menambahkan, dalam mediasi itu dia menyampaikan keluhan yang dirasakan warga karena limbah PT RUM.

"Intinya dari warga terdampak menyampaikan keluhannya selama dua tahun ini, dan batas waktu SK Bupati sudah terlewati, maka kita minta pak Bupati mencabut izin operasional PT RUM," katanya.

Namun hasil mediasi, Bupati ingin membentuk tim investigasi dulu, yang dianggap Tomo itu sudah terlambat.

Berbagai pemaparan ia sampaikan kepada Bupati untuk mencabut ijin opersional PT RUM, tapi belum diterima oleh Bupati Sukoharjo.

"Padahal kita membawa banyak alasan, seperti dari Komnas HAM RI, agar Bupati bertindak tegas," aku dia.

"Lalu kita mengusulkan jalan tengah, PT RUM berhenti operasi dulu, sementara Pemkab bikin tim investigasi, tapi itu tidak disetujui," terangnya.

Dia menambahkan, mediasi selama 30 menit itu akhirnya hanya menyampaikan aspirasi warga yang akan terus berkomitmen memperjuangkan lingkungan.

"Langkah selanjutnya kita lakukan evaluasi dulu, karena kita harap ini sudah selesai," jelasnya.

Selain Wardoyo, dalam mediasi itu, turut hadir Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Sekda Sukoharjo Agus Santosa, Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas, dan Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Chandra Ariyadi Prakosa. (*)