Warga Klodran Tolak Depo Sampah
Warga Klodran Tolak Depo Sampah di Tepian Bengawan Solo, Pemdes Tak Sosialisasi, Ini Penampakannya
Warga Klodran tolak pembangunan depo sampah yang diduga dilakukan sembunyi-sembunyi karena tidak ada sosialisasi di lingkungan padat dan tepi sungai.
Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra
TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR -- Warga Klodran berang dengan sikap Pemerintah Desa (Pemdes) yang diduga 'sembunyi-sembunyi' membangun depo sampah.
Apalagi lokasi yang dipilih berada di lingkungan warga dan tepian anak Sungai Bengawan Solo, yakni Kali Pepe tepatnya di Dusun Mantren RT 02 RW 07, Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
Bahkan Dusun Bendungan RT 04 RW 06 juga ikut menolak depo sampah tersebut.
Warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan itu.
Hal itulah yang menjadi faktor warga menolak pembangunan sepo sampah.
Bahkan, mereka sampai memblokade akses ke tempat yang diduga sebagai lokasi pembangunan depo sampah, lebih tepatnya berada di selatan Bendungan Mantren.
Blokade dilakukan dengan membuat pagar kayu yang dipasangi sejumlah spanduk penolakan.
Satu diantara spanduk itu bertulisan 'Kami Warga RT 02 RW 07 Dusun Mantren Desa Klodran, Colomadu Menolak Tempat Pembuangan Sampah'.
Perwakilan warga di Dusun Bendungan RT 04 RW 06, Sugiyanto mengatakan, Pemdes Klodran tidak pernah menyosialisasikan pembangunan depo sampah ke warga.
"Sebetulnya untuk sosialisasi ataupun permintaan izin pemerintah desa belum ada, warga sebelumnya tidak dimintai izin atau sosialisasi," ucap dia kepada TribunSolo.com, Rabu (8/1/2020).
• Jokowi Sebut Banjir Jakarta karena Sampah, Anies: Apa di Bandara Halim Banyak Sampah? Rasanya Tidak
• Akibat Hembusan Angin, Pesisir Pantai Jakarta di KBN Cilincing Dipenuhi Sampah Plastik
"Pembicaraan secara forum kemasyarakat juga belum ada," imbuhnya.
Ketiadaan sosialisasi dari Pemdes Klodran juga menjadi salah satu alasan warga menolak pembangunan depo sampah.
"Dengan adanya hal seperti itu karena adanya komunikasi antara pemerintah desa dengan warga yang tidak bisa sinkron, intinya warga menolak pembangunan tersebut," ucap Sugiyanto.
Hal senada juga disampaikan seorang warga RT 02 RW 07 Dusun Mantren, Klodran yang tidak ingin disebutkan namanya.
