Pilkada Sukoharjo 2020

Pemkab Sukoharjo Bingung 5 PNS Dipanggil oleh Bawaslu, karena Tahapan Kampanye Pilkada Belum Dimulai

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mempertanyakan pemanggilan 5 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Sukoharjo.

Pemkab Sukoharjo Bingung 5 PNS Dipanggil oleh Bawaslu, karena Tahapan Kampanye Pilkada Belum Dimulai
TribunSolo.com/Agil Tri
Pembangunan gedung terpadu 10 lantai yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp 25,6 miliar untuk kantor Pemkab Sukoharjo di Jalan Jenderl Sudirman, Jumat (27/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mempertanyakan pemanggilan 5 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Sukoharjo.

Bawaslu Sukoharjo memanggil AS, NH, MS, WAS, DE yang diduga melanggar netralitas ASN menjelang Pilkada 2020.

Kapala Bagian (Kabag) Hukum Setda Sukoharjo, Joko Susetyo mengatakan, jika mengacu pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 poin d, maka pelanggaran yang dimaksud masih samar.

“Paslon belum ada, sementara menurut aturan tersebut merujuk pada keberpihakan pada paslon tertentu,” katanya saat konfrensi pers di ruang rapat Bupati Sukoharjo, Kamis (20/2/2020).

“Jika dihubungkan, surat dari Bawaslu tersebut yang merujuk ke paslon, kami masih belum memahaminya,” aku dia menekankan.

Tanggapi Pemanggilan 5 PNS soal Netralitas, Bupati Sukoharjo Wardoyo Nilai Bawaslu Salah Alamat

Bawaslu Sukoharjo sendiri melakukan pemanggilan terhadap 5 ASN tersebut berdasarkan surat dari Komisi ASN.

Berdasarkan surat tersebut, Bawaslu diminta untuk memanggil 5 ASN tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran
netralitas ASN.

Namun, Pemkab Sukoharjo merasa tidak mendapatkan surat tembusan tersebut, padahal saat ini tahapan kampanye belum mulai.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya Perintahkan 5 PNS Mangkir Jika Dipangil Bawaslu Lagi, Ini Alasannya

Menurut Asisten Administrasi Umum Sekda Sukoharjo, Eko Adji Arianto, surat dari Komisi ASN tersebut semestinya disampaikan kepada Pemkab Sukoharjo.

“Pemkab Sukoharjo tidak menerima surat dari Komisi ASN itu,” aku dia.

“Harusnya surat tersebut ditunjukan kepada Pemkab Sukoharjo, dan sebagai tembusannya pada Bawaslu,” terangnya.

Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menambahkan, dengan pemanggilan itu, Pemkab Sukoharjo merasa dirugikan.

“Tentu Pemkab merasa dirugikan, utamanya pada masalah kewenangan,” tutupnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved