Breaking News:

Pilkada Sukoharjo 2020

Komisi Aparatur Sipil Negara Minta PNS yang Maju Pilkada Sukoharjo 2020 Agar Mau Menundurkan Diri

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta bagi para ASN atau PNS aktif yang ingin maju Pilkada 2020 untuk mengundurkan diri.

Penulis: Agil Tri | Editor: Asep Abdullah Rowi
TribunSolo.com/Agil Tri
Sosialisasi oleh KASN di Hotel Tosan Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Senin (2/3/2020). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta bagi para ASN atau PNS aktif yang ingin maju Pilkada 2020 untuk mengundurkan diri.

Hal itu disampaikan Komisioner KASN, Arie Budhiman saat melakukan sosialisasi netralitas ASN di Hotel Tosan Solo Baru, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Senin (2/3/2020).

Menurutnya, ASN memiliki hak memilih dan dipilih, namun ketika ASN ingin menggunakan hak dipilihnya, maka ASN tersebut harus mematuhi aturan yang berlaku.

Begini Penjelasan Komisi Aparatur Sipil Negara soal Kasus Antara Bawaslu vs Bupati Sukoharjo

“Jika ASN ingin masuk parpol, silahkan mengundurkan diri, dan menempuh mekanisme, lapor ke atasan,” jelas dia.

“Jangan maunya pengen maju, tapi juga tidak mau mundur,” katanya.

Menurutnya dengan tindakan yang masih ragu-ragu itu, maka akan terjadi conflict of interest, sehingga para ASN mencari celah hukum untuk membenarkan dirinya.

Ditegaskan oleh Arie, ada aturan khusus yang mengatur netralitas ASN dalam ranah Pilkada serentak 2020.

“Sejauh ini tidak ada bias aturan ASN sudah ada dan jelas,” aku dia.

Dua WNI Positif Corona, Stok Masker di Sukoharjo Sudah Kosong, Harganya Pun Naik 350 Persen Lebih

“Hanya saja kebingungan ASN muncul karena mereka condong ingin mendukung salah satu calon, hingga cenderung mencari celah untuk
dibenarkan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, ada 17 kategori pelanggaran netralitas ASN.

Dua WNI Positif Corona, Stok Masker di Sukoharjo Sudah Kosong, Harganya Pun Naik 350 Persen Lebih

Di antaranya kampanye atau sosialisasi di media sosial, memasang baliho atau spanduk yang mempromosikan dirinya, ikut sebagai pelaksana kampanye, menggunakan fasilitas jabatan dalam kegiatan kampanye, ikut sebagai peserta kampenye dan mengerahkan ASN.

“Pemasangan baliho itu juga sudah termasuk pelanggaran, karena dalam baliho itu ada motif (untuk maju dalam Pilkada),” tandasnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved