Sengketa Tanah Sriwedari
Jokowi Juga Pernah Dihantam Sengketa Tanah Sriwedari, Sampai Datangkan Pakar Hukum UNS
Masalah sengketa antara Pemkot Solo dan warga ini pun sempat dialami oleh Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi, saat masih menjabat Wali Kota Solo.
Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Aji Bramastra
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Prof Jamal Wiwoho, mengakui sengketa tanah Sriwedari sudah berlangsung puluhan tahun.
Masalah sengketa antara Pemkot Solo dan warga ini pun sempat dialami oleh Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi, saat masih menjabat Wali Kota Solo.
• Dibangun di Lahan Sengketa, Masjid Rp 165 Miliar di Sriwedari Terancam Dirobohkan, Panitia Pasrah
• Cerita Kasus Tanah Sriwedari Disebut Ahli Waris Jadi Sengketa Terlama Sepanjang Setengah Abad Ini
Jamal menceritakan dirinya pernah diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdiskusi soal sengketa tanah Sriwedari.
Saat itu, Jamal diundang dalam kaitannya sebagai pakar hukum dari UNS.
"Pada waktu Pak Jokowi jadi Wali Kota Solo, kebetulan saya mendampingi beberapa hal yang kaitannya Sriwedari dengan bagian hukum (Pemkot) Solo," tutur Jamal, di acara Tamu Kita Tribunnews, Kamis (5/3/2020).
"Saya diundang berdiskusi dengan Pak Jokowi di rumah dinas, mendiskusi langkah-langkah yang diperlukan, sekira tahun 2007-2008," imbuhnya membeberkan.
Jamal memberi pendapatnya soal cara mengantisipasi putusan pengadilan soal lahan Sriwedari.
"Termasuk di dalamnya adalah mengantisipasi bagaimana hasil atau putusan pengadilan terhadap tanah di Sriwedari," kata dia.
Melihat sengketa lahan Sriwedari yang kembali mencuat, Jamal pun mendorong pihak-pihak yang bersengketa bisa duduk bersama.
"Kalau saya lebih mendorong supaya pihak-pihak duduk bersama untuk memecahkan masalah ini," jelas Jamal.
"Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar aku menang robohkan, kowe kalah ndang lungo seko kene (kamu kalah cepat pergi dari sini)," tambahnya.
Apabila sikap semacam itu yang dikedepankan dalam memecahkan sengketa Sriwedari, itu menjadi catatan yang kurang mengenakkan.
"Tentu akan menjadi catatan yang tidak baik, menyelesaikan masalah hanya sekedar tekstual, tidak ada kontekstual, itu resikonya yang sangat besar," kata Jamal.
Jamal berharap jalan damai tetap diutamakan dalam menyelesaikan sengeketa lahan Sriwedari saat ini.
"Saya berharap bahwa upaya-upaya perdamaian dilakukan dan diupayakan agar ketenangan semua pihak," harap Jamal.
"Kalau bahasa kita, lebih baik kita mengalah tetapi untuk kemasyarakatan yang lebih baik, daripada menang kehancuran akan lebih besar," pungkasnya. (*)
