Solo KLB Corona
Sebelum Karantina Wilayah, Ini Hal yang Harus Dipersiapkan Pemkot Solo
Beberapa hal harus dipersiapkan Pemerintah Kota Solo termasuk memetakan anggaran dan kebutuhan sebelum merealisasikan karantina wilayah.
Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku, tidak mau gegebah untuk merealisasikan karantina wilayah.
Beberapa hal harus dipersiapkan Pemerintah Kota Solo termasuk memetakan anggaran dan kebutuhan sebelum merealisasikan karantina wilayah.
”Kami menyiapkan untuk tiga bulan, perkiraan cukup anggarannya,” terang Rudy, Senin (30/3/2020).
• Solo Anggarkan Rp 49 Miliar untuk Tangani Corona, Termasuk Tempat Karantina dan Logistik
"Agenda pariwisata, kebudayaan dan kesenian kita pangkas dulu, termasuk kegiatan perjalanan dinas ke luar kota dan ke luar negeri," imbuhnya membeberkan.
Pemkot Solo juga memutuskan menunda pelaksanaan proyek non-prioritas yang sudah direncanakan.
”Tidak membangun dulu, kita fokus penanganan virus Corona ini dulu,” tutur Rudy.
• Tak Setuju Wacana Lockdown Tiap Kampung, Bupati Wonogiri: Kita Lawan Virus, Bukan Hewan Buas
Orang nomor satu di Solo itu menjelaskan daerah yang telah memutuskan karantina wilayah harus siap dengan konsekuensi yang muncul.
Tidak ada kegiatan berpotensi pengumpulan massa menjadi satu di antara konsekuensi penerapan karantina wilayah.
"Selain itu, tidak melakukan aktivitas keluar-masuk wilayah dan pemerintah bertanggungjawab untuk logistik dari warga yang membutuhkan," jelas Rudy.
• Siapkan Skenario Karantina Wilayah untuk Cegah Corona, Wali Kota Solo: Upayakan Semua Gotong-Royong
"Tetapi dengan catatan tidak semua dipasok pemerintah, yang mampu harus mandiri, yang tidak mampu itu tanggung jawab dari Pemkot Solo," tambahnya.
Masyarakat yang rentan terpapar virus dan kurang mampu menjadi prioritas bantuan yang dipersiapkan.
”Kami upayakan semua gotong-royong, jadi yang mampu membantu yang tidak mampu, tidak semua menjadi tanggungan pemerintah,” ucap Rudy. (*)