Breaking News:

Virus Corona

PNS Nekat Mudik Saat Corona, Bakal Kena Sanksi, Ini Penjelasan Menpan RB Tjahjo Kumolo

Aparatur sipil negara (ASN) dilarang mudik saat pandemi Corona yang tak kunjung mereda seperti sekarang ini.

Editor: Adi Surya Samodra
KOMPAS.com/FITRIA CHUSNA FARISA
Menpan RB Tjahjo Kumolo 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Aparatur sipil negara (ASN) dilarang mudik saat pandemi Corona yang tak kunjung mereda seperti sekarang ini.

Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan larangan mudik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa aparatur sipil negara ( ASN) beserta keluarganya dilarang mudik.

Apabila ada ASN yang tetap mudik akan dikenakan sanksi.

"Kami mengharapkan Pejabat Pembina Kepegawai (PPK) dan pimpinan satuan kerja memonitor staf masing-masing jangan sampai mudik. Bila nekat mudik agar diberi sanksi yang keras dan tegas," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis Kemenpan RB pada Kamis (23/4/2020).

Solo Dicap Zona Merah Covid-19, PNS Solo yang Nekat Mudik ke Daerah Bakal Terima Takdir Seperti Ini

Pendapatan Negara Anjlok, Begini Penjelasan Menkeu Soal THR dan Gaji ke-13 PNS di Tengah Corona

Tjahjo menjelaskan, larangan mudik ini telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 46/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PAN RB Nomor 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kemudian, ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi juga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"Selain mudik, kami juga menegaskan bahwa ASN dilarang mengajukan cuti selama berlakunya darurat Covid-19 yang mengancam kesehatan masyarakat. PPK diminta tidak memberikan izin cuti bagi ASN," kata Tjahjo.

Namun, cuti ini dikecualikan untuk PNS yang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti juga diberikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

Cuti alasan penting diberikan jika keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved