DPC PDI-P Klaten Ancam Akan Memecat Harjanto Bila Tetap Maju Dalam Pilkada Klaten 2020

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN – DPC PDI Perjuangan Klaten mengancam akan memecat Harjanta (HJT) jika nekat maju pada Pilkada 2020 mendampingi Arif Budiyono (ABY).

Karena HJT diketahui sebagai kader dari DPC PDI Perjuangan Klaten.

Seperti yang diketahui, DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan rekomendasi untuk Sri Mulayani kembali maju dalam Pilkada 2020 bersama Aris Wibowo.

• Sri Mulyani Sambut Kepulangan Satu Keluarga Positif Corona Sembuh di RSD Klaten, Begini Reaksinya

• Bupati Klaten Tak Terima Pemerintahnya Disebut Dinasti, Sri Mulyani : Mari Kita Adu Program Saja

Ketua DPC PDI Perjuangan Klaten Sri Mulyani, menghendaki semua kader harus tegak lurus memenangkan pasangan yang mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.

"Kami minta untuk seluruh kader patuh dengan rekomendasi dari pusat," kata Sri, saat ditemui di Mapolres Klaten, Rabu (14/5/2020).

Bupati Klaten itu mengaku berpindahnya HJT mendampingi ABY, tanpa ada komunikasi ke Ketua DPC.

“Tidak bilang ke saya," kata Sri.

"Tapi itu hak asasi setiap warga negara untuk berbuat sesuai dengan aturan, itu tidak saya permasalahkan," imbuh Sri.

• Kisah Sekeluarga di Klaten Dipisahkan Corona, Memandang dari Kejauhan & Lambaikan Tangan di Isolasi

• Update Corona Klaten 14 Mei : 2 Pasien Sembuh, Polanharjo & Kemalang Nol Kasus ODP hingga Positif

Namun dia mengatakan, DPC PDI Perjuangan Klaten akan menonaktifkan HJT dari kader PDI Perjuangan jika nekat maju.

"Namun berhubung dia (HJT) punya KTA partai, maka nanti saya nonaktifkan,” ujarnya.

• Pemkot Solo Bakal Karantina Masjid Yang Dikunjungi Pasien Positif Corona Asal Joyotakan Solo

Sri Mulyani mengingatkan, pemecatan kader tak hanya berlaku pada HJT saja, bagi siapa saja kader PDIP yang tidak tegak lurus dari perintah partai.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bakal Cabup Klaten ABY, menggandeng HJT untuk maju dalam Pilkada Klaten 2020.

Duet ABY-HJT ini diusung oleh PAN, PKB, PPP, dan Nasdem. (*)