Singgung Pencairan Stimulus Penanganan Covid-19 Baru 19%, Jokowi : Buat Terobosan, Kerja Lebih Cepat

TRIBUNSOLO.COM - Presiden Joko Widodo baru saja memberikan pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19.

Dalam rapat terbatas ini Presiden menekankan beberapa poin kepada peserta rapat terbatas ini.

• Nestapa Sekeluarga Kena Corona di Klaten, Habis Istri Sembuh, Justru Suami & Saudaranya Tertular

• Kegiatan Purnomo Selama Isolasi Mandiri di Rumah : Renang hingga Rutin Beri Makan Burung Kesayangan

Poin pertama Presiden menjelaskan fungsi utama dari pembentukan komite, serta menekankan tidak adanya pembubaran Satgas Covid-19 baik di pusat maupun daerah.

"Komite ini dibentuk untuk mengintegerasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi agar seimbang, penanganan kesehatan menjadi prioritas, aura krisis kesehatan harus terus digaungkan sampai vaksin bisa digunakan efektif" jelasnya.

Jokowi juga menegaskan soal tidak adanya pembubuaran Satgas Covid-19.

Poin kedua Jokowi mengingatkan soal prioritas penanganan pada 8 Provinsi di Indonesia.

"Ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua" ungkap Jokowi.

Jokowi menjelaskan 8 provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus Covid-19 di Indonesia.

Poin ketiga Jokowi menyinggung soal penyerapan stimulus penanganan Covid-19.

Jokowi mengungkap hal ini masih belum optimal dan kecepatanya masih kurang.

Berdasarkan data terakhir yang diterima Presiden 22 Juli 2020, dari total Rp 695 T, yang terealisasi baru Rp 136 T.

"Artinya baru 19 persen, di Perlindungan Sosial 38 persen, di UMKM 25 persen, sektor kesehatan 7 persen, kemudian Sektoral dan Pemerintah Daerah baru terserap 6,5 persen, insentif usaha 13 persen" jelasnya.

Terkait dengan data ini Presiden meminta kepada komite untuk lebih bekerja lebih cepat dan membuat terobosan baru.

Presiden menambahkan jika terdapan permasalahan di regulasi dan administrasi untuk melakukan revisi agar terjadi percepatan.

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pos kementerian tidak kehilangan aura krisis dalam menangani pandemi Covid-19.