Breaking News:

Pro Kontra RUU Omnibus Law

Mahasiswa Yogyakarta Turun ke Jalan Tolak Omnibus Law, Ini Tanggapan Pemda DIY

Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM DIY melakukan dialog dengan pihak Pemda DIY terkait RUU Omnibus Law, di Ruang Rapat Unit 8, Komple

Editor: Agil Tri
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Mahasiswa DIY sampaikan tuntutan dan poin penolakan mereka terkait Omnibus Law di hadapan perwakilan Pemda DIY, Jumat (14/8/2020). 

TRIBUNSOLO.COM - Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM DIY melakukan dialog dengan pihak Pemda DIY terkait RUU Omnibus Law, di Ruang Rapat Unit 8, Kompleks Kepatihan, Jumat (14/8/2020).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua I BEM DIY Pancar Setia Budi Ilham Karomah mewakili rekan-rekannya membacakan tuntutan dari mahasiswa.

Ia mengatakan bahwa tuntutan mereka telah dipikirkan secara matang.

Mereka menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab kebutuhan rakyat Indonesia dari aspek ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

"Kami ingin menyelamatkan Indonesia dari ancaman tingginya pengangguran akibat gencarnya PHK di sektor formal dan nonformal." katanya.

"RUU Cipta Kerja tidak menjadi jaminan akan tersedianya lapangan kerja yang mengedepankan hak tenaga kerja yang dibutuhkan rakyat Indonesia," bebernya.

Sambut HUT ke-75 RI, Langit Jepara Dihiasi Puluhan Layangan dengan Berbagai Bentuk

Di Daerah Ini, PKS Bakal Koalisi dengan PDIP Usung Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada 2020

Barcelona VS Bayern Munchen: Pertarungan Lewandowski dan Messi, Pembuktian Penyerang Serba Bisa

Truk Fuso Tabrak 3 Motor di JLS Salatiga, Muatan Kedelai Tumpah ke Jalan hingga Buat Macet

Selanjutnya, jaminan keberlanjutan lingkungan justru dikesampingkan dalam narasi RUU Cipta Kerja.

"Maka kami menyatakan sikap menolak disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena bertentangan dengan UU 15/2019 BAB 2 pasal 5 dan Bab 11 pasal 96 tentang perubahan atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Penolakan tersebut di antaranya meliputi menolak upaya sentralisasi kekuasan melalui konsep Omnibus Law konsep RUU Cipta Kerja yang menciderai semangat reformasi.

"Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian SDA jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati," lanjutnya.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved