Raperda Pengelolaan PJU Rp 960 Miliar Melenggang di DPRD Solo, PKS Walk Out, PAN & Gerindra Menolak

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pembahasan Raperda Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (KPBU-PJU) dalam rapat paripurna kembali bergulir di Kantor DPRD Kota Solo, Selasa (25/8/2020).

Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo, dan 43 anggota DPRD Kota Solo.

Pembahasan Raperda KPBU-PJU berlangsung alot hingga berakhir Fraksi PAN-Gerindra dan PKS menolak.

Adapun rapat itu juga diwarnai aksi walk out dari anggota Fraksi PKS.

• Kesaksian Anggota DPRD Solo, Ikut Tangkap Maling Mobil Opersional BRI di Laweyan Solo

• Wakil Ketua DPRD Solo Ini Tolak Mentah-mentah Diberi Mobil Dinas Baru di Tengah Pandemi Corona

Meski diwarnai aksi walk out, Raperda KPBU-PJU tetap melenggang lantaran 34 anggota dewan menyetujuinya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Solo, Asih Sunjoto Putro menjelaskan penolakan dan aksi walk out tersebut bukan tanpa sebab.

Menurutnya, perencanaan Raperda KPBU-PJU itu terkesan tergesa-gesa dan tidak mengindahkan dampak hukum, sosial dan ekonomi.

Ditambah lagi, pembahasan ini dilakukan saat akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo.

"Dengan kondisi ini pembahasan raperda ini terlihat dalam perencanaan dilakukan sangat kurang matang dan tergesa-gesa," kata Asih.

"Selain itu juga, kurang hati-hati, kurang menyeluruh dan lengkap, kurang mendalam dalam mengkaji dampak hukum, sosial dan ekonomi yang berpotensi menjadi masalah nantinya," tambahnya.

Adapun besaran proyek yang termaktub dalam Raperda KPBU-PJU mencapai Rp 960 miliar.

Pembayaran besaran itu akan dicicil Pemerintah Kota (Pemkot) Solo selama 15 tahun.

Artinya, Pemkot Solo harus mengangsur sebesar Rp 64 miliar tiap tahunnya.

• Bakal Melawan Putra Jokowi Gibran di Pilkada Solo, Tukang Jahit dan Ketua RW Siapkan Senjata Rahasia

• Pilkada Solo Hampir Pasti Sajikan Gibran vs Bajo, Politisi PKS : Ibarat Langit & Sumur, Ini Artinya

Besaran itu, lanjut Asih, dirasa akan membebani keuangan daerah Kota Solo kedepannya.