Update Status yang Dianggap Melecehkan, Pejabat Kecamatan Tawangsari Dilaporkan ke Bawaslu Sukoharjo

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Oknum ASN yang berkerja di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo dilaporkan ke Bawaslu Sukoharjo, Senin (28/9/2020).

Sebab, oknum perangkat Kecamatan Tawangsari berinisial W itu dianggap melanggar netralitas ASN.

Laporan tersebut disampaikan Ketua Divisi Pelaporan dan Advokasi Joswi, Dableg SS, yang diterima komisioner Bawaslu Sukoharjo Eko Budiyanto dan Uswatun Mufidah.

Dableg mengatakan, status yang diunggah W dirasa melecehkan paslon nomor urut 2 pada Pilkada Sukoharjo 2020, Joko Paloma - Wiwaha Aji Santosa.

"Ini diunggah status di status WA," katanya.

• Pilkada Ditengah Pandemi, EA dan Joswi Matangkan Rencana Kampanye dengan Protap Kesehatan

• Tak Diizinkan Masuk ke Hotel Tosan Sukoharjo, Puluhan Massa Pendukung Joswi Adu Mulut dengan Petugas

"Ada gambar pak Wiwaha dengan EA, yang seolah-olah menjukan pak Wiwaha menyuruh memilih EA," jelasnya.

"Ini merupakan pelecehan," imbuhnya menekankan.

Dableg mengatakan, ASN yang mengunggah gambar paslon sudah melanggar netralitas, apalagi ini ada unsur pelecehan.

"Kami telah mengingatkan ASN, untuk tidak melakukan tindakan yang melebihi batas kewajaran," kata dia.

"Semoga laporan ini bisa segera ditindaklanjuti Bawaslu,"imbuhnya.

Dia berharap, jalannya Pilkada Sukoharjo 2020 ini bisa berjalan dengan jujur, adil, tanpa ada intimidasi, dan fair.

Akan Mundur Jika Ingkar Janji

Pasangan nomor urut 2, Joko Santosa (Paloma) - Wiwaha Aji Santoso (Joswi) dalam Pilkada Sukoharjo 2020 membuat kontrak politik.

Kontrak politik tersebut berisikan enam janji Joswi kepada masyarakat Sukoharjo bila dirinya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.

Enam janji dalam kontrak politik tersebut dibacakan Joswi di hadapan para perwakilan parpol pengusung, dan simpatisan Joswi di DPC Gerindra Sukoharjo, Sabtu (26/9/2020).

Enam janji tersebut meliputi alokasi anggaran Rp 30 juta/RT/tahun, gratis rawat inap kelas 3 di RSUD Ir. Soekarno, santunan disabilitas dan lansia, talangan biaya sertifikat, bebas dari politisasi birokrasi, dan anak muda punya usaha.

Dalam kontrak politik itu disebutkan, jika Joswi tidak mempu merealisasikan enam program tersebut, mereka siap mengundurkan diri jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.

• Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Sukoharjo, Kedua Paslon Komitmen Patuhi Protap Kesehatan

• Gibran Punya Hutang Rp 895 Juta Demi Cicilan Rumah, Ketua RW Supardjo Rp 4 Juta untuk Bisnis Jahit

Menurut Joko Paloma, kontrak politik itu sebagai komitmen Joswi untuk mengabdi kepada masyarakat.

"Kami ingin memakmurkan masyarakat dan generasinya," kata Joko Paloma.

"Saya ingin meyakinkan masyarakat jika kami ingin mengusahakan perubahan di Sukoharjo dengan adanya kontrak politik ini," imbuhnya.

Terkait dengan pengunduran Joswi jika janji tersebut tidak teralisiasi, Joko mengatakan itu bukan ueforia menggaet massa.

Dia yakin enam janji itu bisa dilaksanakan dengan anggaran yang ada.

"Saya benar-benar yakin saya bekerja untuk masyarakat, tenaga pikiran saya untuk masyarakat Sukoharjo," jelasnya.

Wiwaha mengatakan ingin membangun olahraga yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Sebab, dia melihat banyak atlet potensial mengharumkan nama Sukoharjo, namun kurang diberi tempat.

Deklarasi Kampanye Damai

Tahapan kampanye untuk Pilkada Sukoharjo 2020 dimuai dengan deklarasi kampanye damai di Kantor KPU Sukoharjo, Sabtu (26/9/2020).

Deklarasi kampanye damai dihadiri kedua Paslon yang berlaga di Pilkada Sukoharjo 2020, yakni Paslon nomor urut 01 Etik Suryani - Agus Santosa (EA), dan Paslon nomor urut 02 Joko Santosa - Wiwaha Aji Santosa (Joswi).

Menurut Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda, tahapan kampanye akan berlangsung dari 26 September hingga 5 Desember 2020.

Selain mendeklarasikan untuk mematuhi aturan kampanye, kedua Paslon juga deklarasi untuk menaati protokol kesehatan Covid-19.

Ya, Pilkada 2020 ini bakal dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

"Hari ini deklarasi kampanye damai, ini berisi komitmen mematuhi aturan kampanye dan kedisiplinan protokol kesehatan." kata Nuril.

"Ini juga sudah diatur dalam PKPU 13," imbuhnya.

• Penampakan Deklarasi Pilkada Damai Sukoharjo, EA dan Joswi Kompak Kenakan Kemeja Serba Putih

• Tak Sampai Rp 50 Juta, Ini Rincian Harta Kekayaan Calon Wakil Bupati Sukoharjo Wiwaha Aji Santosa

• EA dapat Nomor Urut 1 dalam Pilkada Sukoharjo 2020, Wardoyo Sebut Sebagai Angka Identik Menang

Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto menambahkan, dalam PKPU 13 Bawaslu diberikan kewenangan untuk menindak pelanggaran terkait protokol kesehatan yang dilakukan peserta Pilkada.

"Bawaslu diberikan kewenangan apabila ada pelanggaran terkait protokol kesehatan." kata Bambang.

"Kami sudah sosialisasikan itu, agar semua bisa memodami ini semua," imbuhnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo, Yuni Wahdiyati mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi agar Pilkada bisa berjalan dengan protokol kesehatan.

"Jika terjadi kasus, harus dilakukan 3T (Tracing, Traking, dan Treatment)," tandasnya. (*)