Breaking News:

Tegaskan Kampanye Terbuka Dilarang, Ganjar Pranowo: Yang Boleh Kampanye Tertutup

Sambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tegaskan tidak ada kampanye terbuka.

Editor: Reza Dwi Wijayanti
TRIBUN JATENG
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenakan masker saat melakukan sidak di ruang isolasi RS Moewardi Surakarta, Rabu (4/3/2020), terkait kesiapan mengantisipasi situasi terburuk menghadapi virus corona. 

TRIBUNSOLO.COM - Sambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tegaskan tidak ada kampanye terbuka.

Meski begitu, kampanye tetap boleh dilakukan secara tertutup dengan maksimal 50 orang peserta.

Akan ada sanksi tegas jika ada pasangan calon yang masih nekat menggelar kampanye secara terbuka.

"Tadi dari KPU dan Bawaslu sudah dijelaskan, tidak ada kampanye terbuka. Yang boleh kampanye tertutup dengan maksimal 50 orang. Jadi saya harap aturan ini betul-betul dilaksanakan," kata Ganjar usai rapat dengan jajaran penyelenggara pemilu dan instansi terkait, yakni Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolda, Pangdam IV Diponegoro dan Kajati Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Senin (28/9/2020).

Ganjar Pranowo: Alhamdulillah, Sudah Tak Ada Zona Merah Covid-19 di Jawa Tengah

Ganjar Pranowo Marah-marah di Kantin DPRD Jateng saat Tegur Pengunjung, Begini Tanggapan Ketua DPRD

DKI Jakarta Kembali Terapkan PSBB, Ganjar Pranowo: Kami Siap-siap dan Siaga

Mengenai rapat tertutup untuk kepetingan kampanye, Ganjar mengingatkan agar kegiatan itu berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Tadi diingatkan, pakar menyampaikan sangat jelas bahwa meski terbatas harus hati-hati. Mereka yang usianya 50 tahun ke atas, memiliki komorbid, ibu hamil dan beberapa lainnya memiliki resiko tinggi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang akan membahayakan. Jadi, kami berharap semuanya dipatuhi demi menata Jawa Tengah lebih baik lagi," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subkhi mengatakan, larangan menggelar kampanye terbuka dibahas dalam PKPU nomor 13 tahun 2020.

Dalam peraturan itu, paslon dilarang menggelar pertemuan terbuka.

"Pertemuan hanya boleh dilakukan terbatas maksimal 50 orang di tempat tertutup. Tapi, tadi juga ada masukan dari para pakar, bahwa meskipun tertutup masih ada potensi penularan. Jadi, kami akan betul-betul melakukan pengawasan serius," ucapnya.

Jika ada pelanggaran, Bawaslu lanjut Fajar memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved