Masyarakat Diminta Tidak Kucilkan Pasien Covid-19, Satgas : Bukan Kutukan, Pasien Butuh Support

TRIBUNSOLO.COM - Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat tidak mengucilkan mereka yang terjangkit virus Corona.

Menurut Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Turro Wongkaren, jangan sampai ada yang memberikan stigma kepada individu yang tertular Covid-19.

"Jadi yang pertama kali harus kita tekankan adalah Covid-19 ini bukan kutukan. Jadi orang yang kena Covid-19 itu bukan karena dia dosanya besar atau segala macam," ujar Turro dalam gelar wicara yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Kamis (1/10/2020).

"Stigma seperti itu harus kita hilangkan. Jangan jauhi atau mengucilkan pasien positif. Covid-19 adalah penyakit, bukan kutukan," tutur dia.

• Cerita Dokter Norman Terhindar dari Corona Berkat Pakai Masker, Padahal Aktif Lakukan Operasi

• Cara Mengatasi Insomnia di Tengah Pandemi Covid-19, Lakukan 5 Tips Berikut Ini

Turro pun mengingatkan, Covid-19 dapat menular kepada siapa saja yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan baik.

Apabila seseorang telah positif terpapar, ada pula rangkaian protokol kesehatan pada saat berinteraksi dengan orang tersebut.

"Namun, di saat bersamaan kita perlu ingat bahwa sebagai sesama manusia, pasien positif Covid-19 tetap butuh support," kata dia.

Turro mengajak masyarakat berempati terhadap kondisi pasien yang positif terpapar Covid-19.

"Bayangkan kalau kita sakit, lalu kita kesulitan dapatkan makanan. Lalu keluarga kita tidak boleh keluar. Maka apa yang terjadi pada kita?" ungkap Turro.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 7-14 September 2020 terhadap 90.967 responden, masih ada tujuh persen masyarakat yang mengucilkan atau memberikan stigma kepada penderita Covid-19.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, temuan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab kasus-kasus penolakan masih terjadi di lapangan.

"Tentunya ini tak bisa dibiarkan saja. Misalnya ada kasus pegawai BPS. Dia positif Covid-19 dan masuk RSD Wisma Atlet Kemayoran," tutur Suhariyanto.

"Kemudian setelah dinyatakan negatif Covid-19 dan pulang, lalu di kosannya ditolak sehingga kita harus carikan tempat tinggal baru," lanjutnya.

Merujuk hal ini, dia menyarankan ke depannya ada sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat tentang Covid-19.

Tujuannya supaya seluruh masyarakat dapat memahami dengan baik tentang pandemi saat ini.

• Mie Ayam Pasoepati Solo Murah, Tak Pelit Potongan Daging hingga Penuhi Mangkok, Begini Penampakannya

• Tekan Persebaran Corona, Satgas Covid-19 Libatkan Ibu-ibu PKK Sosialisasi Protokol Kesehatan

Pemaparan Doni Monardo

Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo ikut buka suara terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 dijadwalkan digelar di tengah pandemi.

Ia menilai Pilkada 2020 merupakan momen bagi masyarakat untuk mencari pemimpin yang mampu menangani pandemi Covid-19 di daerahnya.

Menurut Doni, momentum Pilkada 2020 ini dapat membuat masyarakat mengetahui rekam jejak calon terkait penanganan Covid-19.

• Sebanyak 2,4 juta Rekening Pekerja Tak Terima Bantuan Subsidi Upah, BP Jamsotek Beberkan Alasannya

• Pandemi Covid-19, Pondok Pesantren LDII Soloraya Perketat Penerapan Protokol Kesehatan

"Momentum pilkada ini bisa memberikan pemahamanan kepada masyarakat tentang kiprah dari calon-calon yang akan dipilih oleh masyarakat," ujar Doni dalam webinar yang digelar PWI, Kamis (1/10/2020).

Doni mengatakan masyarakat dapat melihat kualitas calon kepala daerah dari program penanganan Covid-19 yang ditawarkannya.

"Mana calon memiliki strategi, mana calon yang memiliki kualifikasi siap sangat mumpuni dalam masa pandemi ini untuk menciptakan masyarakat keluar dari kesulitan," tutur Doni.

Menurut Doni, kasus penularan Covid-19 terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Bahkan daerah yang tidak mengadakan Pilkada pada tahun ini juga termasuk dalam wilayah penyebaran Covid-19.

"Masalah ini hampir terjadi di semua daerah."

"Yang kita akui bukan hanya daerah-daerah kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada."

"Ada sejumlah daerah yang tidak mengikuti Pilkada jumlahnya meningkat," kata Doni.

Seperti diketahui, pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sepakat akan melaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

Pada 4 hingga 6 September lalu, KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta Pilkada.

Pada Rabu, (23/9/2020), KPU menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.

Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19