Mahfud MD Sebut Jakarta Juara 1 Covid, Begini Reaksi Ahmad Riza Patria dan Epidemiolog

"Jakarta ini memang terlihat cakupan testing-nya sudah jauh melebihi daerah lain, walaupun tracing-nya masih jadi PR," kata Dicky.

Dengan demikian, apabila ingin mengetahui kondisi wilayah lain, pemerintah harus membenahi program tesnya.

Ia mengingatkan bahwa tiap daerah saat ini memiliki masalah yang sama seriusnya dengan DKI Jakarta.

Dengan demikian, menurut Dicky, jika ingin menyebut kondisi suatu daerah lebih aman, Pemerintah harus membuktikan hal tersebut.

Pembuktian itu dilakukan dengan mengadakan tes sama seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta.

"Sehingga tidak ada dasar yang kuat, yang valid, untuk mengeklaim bahwa daerah ini lebih aman, daerah sana tidak," kata dia.

Pemerintah juga perlu membenahi penanganan dan dan sistem tesnya. Dengan ini, Dicky berharap tidak ada pernyataan-pernyataan yang mengklaim keamanan suatu daerah.

Jangan sok-sokan Lockdown

Presiden Joko Widodo menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Jokowi menuturkan, strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.

"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta publik untuk tidak menganggap Pemerintah bersikap mencla-mencle terkait penyesuaian kebijakan di tengah pandemi Covid-19.