Gaduh PDIP vs Demokrat, Pengamat UNS Berikan Analisis Apakah Akan Pengaruhi Suara Gibran di Solo

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Insiden Ketua DPR Puan Maharani yang diduga mematikan mikrofon politikus Partai Demokrat menginterupsi sidang paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tengah disorot.

Apalagi, partai yang menaungi keduanya berbeda haluan politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Partai Demokrat lebih memilih untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan itu.

Sementara partai yang menaungi Puan, PDI Perjuangan memilih menyokong poros pemerintah.

• Pengamat UNS Sebut Pihak yang Tak Sepakat UU Cipta Kerja Masih Bisa Ajukan Judicial Review ke MK

• Omnibus Law Disahkan, Sebanyak 35 Investor Global Malah Khawatir dan Keluarkan Surat Terbuka

Nah, apakah insiden mematikan mikrofon tersebut akan berdampak di gelanggang Pilkada Solo 2020?

Pengamat Hukum Tata Negara dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto menilai itu tidak akan mempengaruhi konstelasi dalam pesta demokrasi lima tahunan.

"Permainan ada di Jakarta sementara Pilkada ada di daerah dengan mengandalkan pengaruh tokoh yang ada di daerah," terang Agus kepada TribunSolo.com, Selasa (6/10/2020).

Menurut Agus, Pilkada 2020, termasuk di Solo lebih bersifat lokalitas dan tidak terpengaruh isu nasional.

Termasuk berkaitan raupan perolehan suara pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan.

Seperti diketahui, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mengusung pasangan Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa di Pilkada Solo 2020.

"Tidak ada pengaruhnya terhadap Gibran. Pilkada kaitannya tokoh-tokih lokal," ujar Agus.

"Situasinya sangat lokalitas. Tidak ada kaitannya dengan situasi nasional," tandasnya.

• Tragedi Mikrofon Mati, Pengamat Politik UNS : Puan Maharani Tak Elok saat Demokrat Mencuri Momen

• Seorang ASN Bertugas di DPRD Sukoharjo Positif Covid-19, Sempat Ikuti Bimtek di Gedung Menara Wijaya

Sandiaga Jadi Jurkam Gibran

Pandemi Covid-19 membuat para pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada 2020 harus beradaptasi.