Pilkada Boyolali dan Sragen Hanya Ada Satu Paslon, KPU: Sosialisasi Pilih Kotak Kosong Diperbolehkan

TRIBUNSOLO.COM - Pilkada 2020 bakal dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang.

Saat ini, Pilkada 2020 tengah memasuki tahapan kampanye.

Namun, tidak semua daerah setiap Paslon yang telah ditetapkan oleh KPU bakal bersaing dengan Paslon lain.

Sebab, seperti di Kabupaten Boyolali dan Sragen hanya ada satu Paslon yang memenuhi syarat di KPU.

Artinya, dikedua daerah itu, para Paslon akan musuh kotak kosong.

Dilansir dari Kompas.com, Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebutkan, sosialisasi " kotak kosong" di daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah boleh dilakukan.

Sebagaimana diketahui, di daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon Pilkada 2020, paslon tersebut akan disandingkan dengan kotak kosong.

"Di Peraturan KPU kami sebutkan bahwa kami memperbolehkan untuk melakukan sosialisasi terhadap calon atau kolom kosong. Diperbolehkan," kata Ilham dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (22/10/2020).

"Kami juga bisa melakukan untuk menyosialisasikan yang ada kolom kosongnya," ujar Ilham.

Baca juga: Ini Temuan Sementara Polisi, dari Kasus Tewasnya Kerabat Jokowi di Dalam Mobil Xenia di Sukoharjo

Baca juga: UPDATE Perempuan Terbakar di Mobil di Sukoharjo: Dimakamkan Hari Ini, Pelayat Padati Thiong Ting

Baca juga: Gempa M 4,5 Goyang Pantai Bayah Banten Kamis Pagi, Sejumlah Warga Panik

Baca juga: Fitch Rating Indonesia Kembali Naikan Peringkat Bank Bukopin, Begini Selengkapnya

Ketentuan mengenai sosialisasi kotak kosong tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada.

Pasal 9 Ayat (1) PKPU tersebut mengatakan, dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan materi sosialiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada pemilih.

Lalu, Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

Menurut Ilham, sosialisasi kotak kosong tidak hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga masyarakat umum.

Hal itu diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: "Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk pemilihan dengan satu pasangan calon".