Berita Klaten Terbaru
Begitu Ketatnya Protokol Kesehatan di Umbul Ponggok Klaten, Tapi Masih Kebobolan saat Ada Rapid Test
Direktur BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Joko Winarno merinci satu persatu protokol kesehatan, mulai dari sebelum memasuki objek wisata.
Penulis: Ilham Oktafian | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
Serangkaian protokol kesehatan itu, kata Joko berguna untuk melindungi kenyamanan pengolola maupun untuk pengunjung.
"Yang terpenting kesadarannya, kita ingin menggugah itu," tutupnya.
Baca juga: Achmad Purnomo Mantan Rival Gibran Blak-blakan Tak Saksikan Debat Pilkada Solo 2020, Ini Alasannya
Baca juga: Ditanya Peran untuk Milenial, Gibran Sempat Terpancing Emosinya : Pegawai Saya Sudah Banyak Sekali
Imbas Rapid Test
Imbas ditutupnya objek wisata Umbul Ponggok beberapa waktu lalu membuat pengelola terpukul.
Diketahui jika ditutupnya objek wisata andalan warga Klaten itu lantaran salah seorang karyawan freelance diketahui terpapar Covid-19.
Direktur BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Joko Winarno mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan dari Dinas terkait, untuk kegiatan rapid test massal.
Baca juga: Staf Baru Umbul Ponggok Positif Covid-19, Pengelola Perketat Seleksi Karyawan : Harus Tes Kesehatan
Baca juga: Imbas Staf Baru Umbul Ponggok Klaten Positif Covid-19, Pengelola Tak Mau Sembrono Terima Karyawan
"Kalau proses detailnya saya kurang tau, tapi dari dinas memang random saja, jadi belum disampaikan kalau mau ada rapid test," keluh dia dalam Ovierview Tribunnews, Kamis (5/11/2020).
Para petugas, kata Joko lantas melakukan rapid dan swab acak pada para pengunjung maupun karyawan.
"Kita didatengi dan disampling baik pengunjung maupun pengelola," aku dia.
"Kemarin kita ada 1 yang positif, jujur ini menjadi pukulan tersendiri karena efeknya ada 2," pungkasnya.
Efek yang pertama, sebut Joko yakni dalam urusan kehati hatian, mengingat potensi kerumunan bakal terjadi lagi sewaktu waktu di Umbul Ponggok.
"Yang kedua mungkin menjadi ketakutan tersendiri bagi pengunjung ditengah pandemi seperti ini, Wah jangan jangan pengelolalnya seperti ini dan sebagainya," sebut Joko.
"Menurut kami ini perlu lebih banyak koordinasi, baik internal kami maupun dinas terkait," tegasnya.
Ia pun memberi saran agar kedua belah pihak menemukan titik temu dan tak saling merugikan.
"Misalnya boleh buka syaratnya pengelola sudah swab test," tandasnya.
