Breaking News:

Berita Solo Terbaru

Penetapan Wali Kota Solo Gibran Hanya Dihadiri Paslon dan 1 Perwakilan Partai, KPU: Taat Aturan PSBB

Gibran Rakabuming Raka selangkah lagi ditetapkan menjadi orang nomor satu di Kota Solo.Penetapan pemenang Pilkada Solo 2020 pada 21 Januari 2021.

TribunSolo.com/Dok Jimboeng Photo
Gibran Rakabuming Raka bersama Teguh Prakosa sesusai coblosan Pilkada Solo, Rabu (9/12/2020). 

Adapun Gibran - Teguh sempat menggembar-gembor 8 program utama selama masa kampanye atau debat Pilkada Solo 2020.

Baca juga: Gibran Jadi Wali Kota Solo 2021, FX Rudy : Tidak Bisa Buat Kebijakan 100 Persen, Ini Alasannya

Baca juga: Jalan Gibran Anak Jokowi Mulus, Bagyo Tak Ajukan Gugatan, Sebut Akan Sia-Sia Jika Tetao Ngotot ke MK

Berikut 8 program utama pasangan Gibran - Teguh :

1. Bangkit dari Pandemi Covid-19

Program ini memastikan keseluruhan program pemerintahan, termasuk quick wins pada tahun pertama untuk pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan kesehatan.

2. Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Pembangunan

Program ini dilatarbelakangi dampak pandemi Covid-19 di mana itu berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah.

3. Pendidikan dan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk pengembangan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan.

4. Pariwisata dan Industri Kreatif

Sektor pariwisata menjadi satu sektor yang babak belur dihantan pandemi Covid-19.

Kondisi itulah yang melatarbelakangi program sektor pariwisata dan industri kreatif yang diusung Gibran - Teguh.

5. Tata Ruang dan Infrastruktur

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah tata ruang dan infrastruktur kota.

Program akan memunculkan kebijakan dan implementasi pembangunan yang memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan.

6. Investasi Kebudayaan

Keberlangsungan kebudayaan sedikit bergeser dengan terjadinya pandemi Covid-19.

Itu ditunjukkan dengan pergeseran budaya panggung menjadi penyajian daring.

Selain itu, pelaku budaya dan seni juga terdampak pandemi Covid-19.

Program ini dilatarbelakangi atas kondisi tersebut.

7. Kepemudaan dan Kesetaraan Gender

Program ini memperhatikan pembangun manusia. Pembangunan itu merupakan komponen strategis untuk masa depan kota.

Itu akan menggandeng generasi muda yang berpikiran maju dan berkarakter dalam menghadapi tantangan era disrupsi.

8. Kerjasama Solo Raya

Program ini dilatarbelakangi penyelesaian masalah-masalah Solo yang berkaitan dengan kabupaten sekitarnya.

Itu juga akan memerlukan koordinasi dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten.

Baca juga: KPU Solo Telah Tentukan Tanggal Penetapan Paslon Gibran-Teguh, Rapat Pleno Digelar Terbatas

Baca juga: Inilah Orang Pertama di Solo yang Disuntik Vaksin Sinovac, Bukan Gibran, Wali Kota Rudy atau Nakes

Penetapan Gibran

Sementara itu, penetapan pasangan Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa sebagai pemenang Pilkada Solo 2020 akan diselenggarakan pekan depan.

Tepatnya, penetapan dilangsungkan di Swiss-Belhotel Solo, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (21/1/2021).

Ketua KPU Kota Solo, Nurul Sutarti menyampaikan tahapan penetapan Gibran - Teguh tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Terlebih lagi, tahapan tersebut dilangsungkan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pembatasan jumlah peserta yang hadir akan dilakukan sesuai regulasi, yakni 25 persen dari total kapasitas gedung.

"Rencana 21 Januari nanti. Yang diundang terbatas. Nantinya 25 persen dari kapasitas gedung. Paling utama LO," kata Nurul kepada TribunSolo.com, Sabtu (16/1/2021).

Bila merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 54 Ayat 1, rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dengan dihadiri semua paslon, parpol pengusung, dan unsur Bawaslu.

Nurul menyampaikan pihaknya masih menunggu terbitnya Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Itu digunakan sebagai satu landasan hukum dalam penetapan pasangan Gibran - Teguh.

"Nunggu 18 Januari 2021 pencatatan di MK. Dari situ MK beri salinan ke KPU RI yang nantinya memberikan surat ke KPU kabupaten/kota," ucap Nurul.

"Yang intinya selama tidak tercatat di BRPK bisa melakukan penetapan," tambahnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved