Partai Demokrat Solo Raya Sebut Pihak Eksternal yang Ingin Kudeta Berinisial M

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Partai Demokrat Solo Raya menyebut pihak eksternal yang ingin kudeta berinisial M.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solo, Supriyanto mengatakan, seperti yang disebutkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ada orang eksternal yang ingin melakukan kudeta di Partai Demokrat (PD), orang tersebut berinisial M.

• AHY Digoyang Isu Kudeta, Kader Demokrat di Solo Kirim Surat Kesetiaan : Kami Dukung Ketum

• Tantangan Marzuki Alie untuk AHY: Sebutkan Nama-nama yang Terlibat Kudeta, Kalau Tak Terbukti Mundur

Sementara, orang yang dari internal partai saat ini sedang diselidiki oleh dewan kehormatan Partai Demokrat.

"Pihak eksternal itu seperti yang disampaikan Ketum AHY kaitan dengan pihak mana yang melakukan kudeta. Eksternal inisial M, internal proses lidik dewan kehormatan," jelas Supri, Kamis (4/2/2021).

Sementara, kabar kudeta Partai Demokrat (PD) ditegaskan bukan hanya isu.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solo, Supriyanto mengatakan, kabar kudeta itu adalah kenyataan bukan isu.

"Makanya kami DPC Se-Solo Raya ambil sikap lawan," jelas Supri mewakili DPC se-Solo Raya, Kamis (4/2/2021).

Supri menjelaskan, sampai saat ini tidak ada kader di Solo Raya yang ditawari atau berhubungan dengan pihak luar.

"Kader tidak ada yang ikut mendukung aksi tidak bertanggung jawab (kudeta)," jelas Supri.

Sikap DPC di Solo Raya tegas menentang aksi kudeta yang dilakukan internal maupun eksternal. (*)

Demokrat Solo Raya Nyatakan Kesetiaan Kepada AHY

Partai Demokrat Solo menekankan tunduk kepada Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solo, Supriyanto meyakinkan bahwa mereka tetap setia pada AHY.

"Kami dukung Ketum AHY, melawan kudeta," papar dia kepada TribunSolo.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Reaksi Pengurus di Sukoharjo, Dapati Isu AHY Putra SBY Bakal Digulingkan dari Kursi Ketum Demokrat

Baca juga: Ketum AHY Akan Dikudeta Lewat KLB, Demokrat Klaten : Kita Loyal Kepada DPP dan Akui Hasil Kongres V

Bahkan dia mengatakan, sudah membuat surat pernyataan kesetiaan yang ditujukan hanya kepada Ketum AHY.

"Kami sudah buat surat pernyataan, 5 hari lalu, upaya kudeta yang dilakukan pihak lain seluruh kader melawan," papar dia.

Dikatakan olehnya, saat ini AHY sudah meminta untuk kader merapatkan barisan, solid dan melawan.

Mereka menegaskan akan melawan pihak yang bakal melakukan kudeta dalam partai demokrat ini.

Saat ini koordinasi akan terus dilakukan untuk melawan gerakan kudeta ini.

"Kami solid lawan pihak lawan," ungkap dia.

Konferensi Pers

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pernyataan mengejutkan.

Pernyataan itu dilontarkan AHY saat menggelar rapat pimpinan khusus.

Rapat ini digelar untuk membahas terkait adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut PPKM Jawa-Bali Tidak Efektif, Satgas Covid-19 Beberkan Biang Penyebabnya

Baca juga: Legislator Demokrat Mewanti-wanti, Cuti Bersama Akhir Oktober Berpotensi Tambah Kasus Covid-19

Menurut AHY, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

AHY menyebut, tokoh yang akan mengambil alih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung."

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.

Isu Presidensial Threshold

Terkait dengan Pilpres, belum lama ini, Partai Demokrat membantah usulan presidensial threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 0 persen, sebagai upaya mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju di Pilpres 2024.

"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan, saat dihubungi, Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, kata Irwan, sebagai gambaran bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.

"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus."

"Itulah daulat rakyat sesungguhnya," ucap Irwan.

Oleh sebab itu, menurut Irwan, persoalan Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold tidak hanya sekadar angka-angka saja, tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.

"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," paparnya.

"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," sambung Irwan.