Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Moeldoko vs AHY Makin Panas, Sekjen Demokrat Beberkan Ada Kader yang Terima Dana Awal 25%

Menurut Riefky, tak mungkin gerakan kudeta diyakini oleh kader dan eks kader itu akan sukses jika tak ada dukungan yang besar.

Editor: Hanang Yuwono
KOMPAS.com Kristianto Purnomo / Biro Pers Istana Kepresidenan Rusman
Moeldoko dan AHY. Sikap Istana Presiden yang tak menjawab surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mendapat sorotan dari sejumlah pihak. 

TRIBUNSOLO.COM - Kasus dugaaan kudeta terhadap Partai Demokrat kian memanas.

Yang terbaru muncul dugaan aliran uang dalam isu kudeta Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Partai Demokrat menyebut gerakan kudeta ini dengan sebutan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

Nasib Kasat Narkoba AKP David Sinaga Usai Videonya Joget di Klub Malam Viral, Jabatan Dicopot

Niat Ungkap Dugaan Kudeta Demokrat, AHY Malah Dibanding-bandingkan dengan SBY, Dua Kegagalan Disorot

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan jika ada dana awal yang dibagikan sebesar 25%.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (screenshot)
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (screenshot)

Sementara, sisanya akan diberikan jika kudeta berhasil dilakukan.

"Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Sdr Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25%."

"Sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan, dan Sdr Moeldoko telah menjadi pemimpin baru," kata Riefky pada keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Jumat (5/2/2021).

Menurut Riefky, tak mungkin gerakan kudeta diyakini oleh kader dan eks kader itu akan sukses jika tak ada dukungan yang besar.

"Dalam kasus GPK PD, tidak mungkin segelintir kader & eks kader Demokrat tersebut, berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu," tutur Teuku.

Sebelumnya, ia juga menegaskan, ada keterlibatan pihak luar dari Partai Demokrat soal isu kudeta ini.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," ucap Riefky.

Riefky menyebut, Moeldoko tak hanya mendukung namun juga berperan aktif falam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding adanya aliran dana pada gerakan kudeta itu.

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB."

"Pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," kata AHY dalam konferensi pers, dikutip dari Kompas TV, Senin (1/2/2021).

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menyebut ada imbalan Rp 100 juta untuk pimpinan di daerah.

Masing-masing akan diberi uang muka Rp 25-30 juta bila mau memberikan dukungan. Dan sisanya dibayarkan bila Kongres Luar Biasa (KLB) sudah selesai.

Bantahan Moeldoko Beri Uang pada Kader terkait Kudeta

Kepala Staf Presiden Moeldoko secara tegas membantah aktif mengundang kader Partai Demokrat dalam pertemuan yang disebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai gerakan kudeta.

Moeldoko juga membantah menggunakan uang untuk mengundang para kader Partai Demokrat ke dalam pertemuan.

"Saya ngundang pake duit? Wong saya mau ikut sedikit menyejahterakan anggota yang di Kantor Staf Presiden saja enggak bisa."

"Ini ngidupin orang luar, yang enggak-enggak saja. Jangan berlebihan lah," kata Moeldoko diberitakan Tribunnnews sebelumnya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurut Moeldoko, dalam pertemuan dengan anggota dan mantan anggota Demokrat tersebut, ia hanya pasif.

Ia sebagai pihak yang diajak, bukan mengajak.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

"Intinya aku datang diajak ketemu, wong saya biasa di kantor saya itu setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya," tuturnya.

Mantan Panglima TNI tersebut mengakui pertemuan dilakukan beberapa kali.

Pertemuan bukan hanya dilakukan di rumahnya saja, melainkan juga di hotel.

"Jadi apa yang salah? Apa mau pertemuan di mana hak gue, ngapain ikut campur? Gitu," ucapnya.

Moeldoko enggan membeberkan isi pertemuan tersebut.

Menurutnya, pembicaraan masalah internal Partai Demokrat tidak etis apabila diungkapkan ke publik.

Moeldoko juga enggan menyebutkan siapa saja internal Partai Demokrat yang ikut dalam pertemuan tersebut.

"Saya enggak peduli itu siapa, wong saya itu hanya datang, ngobrol saja," akunya.

(Tribunnews.com/Shella/Malvyandie) (Kompas TV/Iman Firdaus)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Moeldoko Bantah Beri Uang soal Kudeta, Partai Demokrat Ungkap Kesaksian Kader Terima Dana Awal 25%

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved