Politikus Demokrat Sebut Moeldoko Janjikan Para Kader Rp 100 Juta untuk Muluskan Jadi Ketua Umum
Isu kudeta di Partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko semakin memanas.
TRIBUNSOLO.COM - Isu kudeta di Partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko semakin memanas.
Terlebih, terkait pernyataan Moeldoko yang membawa nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesitasi Luhut Pandjaitan dalam isu kudeta di Partai Demokrat.
• Moeldoko vs AHY Makin Panas, Sekjen Demokrat Beberkan Ada Kader yang Terima Dana Awal 25%
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra turut menanggapi isu kudeta yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Sebaiknya Bapak KSP Moeldoko tidak membawa-bawa nama Bapak Menko Luhut BP dalam pertemuan Bapak KSP Moeldoko dengan kader-kader Partai Demokrat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).
Menurutnya, ada perbedaan besar antara ajakan Moeldoko dengan ajakan Luhut dalam pertemuan dengan para kader Demokrat.
Herzaky mengatakan, pertemuan kader Demokrat dan Luhut didasari atas keinginan sendiri dan kedua belah pihak memang sudah mengenal.
Sementara, kader-kader yang bertemu Moeldoko tidak mengenal Moeldoko sebelumnya.
Bahkan, Moeldoko sampai memfasilitasi ke Jakarta karena para kader dijanjikan akan mendapat bantuan pascabencana.
Herzaky juga menuturkan, dalam pertemuan itu, Moeldoko menjanjikan yang senilai Rp 100 juta rupiah.
Diduga, uang tersebut digunakan untuk memuluskan jalan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar 100 juta rupiah."
"Kika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti ketua umumnya dengan Moeldoko," kata Herzaky, dikutip dari Kompas.com.
• Partai Demokrat Digoyang Isu Kudeta, DPC Demokrat Sragen Solid Dukung AHY
Sementara, dalam pertemuan dengan kadernya, Luhut tidak menjanjikan politik uang seperti Moeldoko.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, dalam pertemuan kader senior Demokrat dengan Luhut, tidak ada ajakan kepada para pemilik suara.
Serta tidak didahului usaha menelepon dan meminta bertemu dengan para ketua DPC dan DPD.