Konflik Dualisme Demokrat Moeldoko vs AHY,  Pengamat Ingatkan Pemilih Pilpres 2024 Bisa Hilang

Pengamat Hukum Ketatanegaraan UNS Solo, Agus Riewanto mengingatkan pemerintah sebaiknya bersifat pasif dalam menyikapi masalah internal Demokrat. 

Meski Moeldoko yang berada dalam lingkar istana ikut serta dalam pusaran konflik internal partai. 

"Negara lebih baik menunggu laporan yang mempertanyakan mana yang lebih sah, KLB versi Moeldoko atau dipimpin AHY," kata Agus kepada TribunSolo.com, Sabtu (6/3/2021).

Terlebih, sebuah partai memiliki mekanisme penyelesaian masalahnya sendiri, termasuk Partai Demokrat. 

Baca juga: Komentar Ketua DPC Demokrat Solo Soal KLB: Penunjukan Ketum Moeldoko Bentuk Penggembosan Partai

"Konflik partai tidak ada hubungan dengan pemerintah dan negara. Partai itu kan di luar pemerintah," ucap Agus. 

Menurut Agus, apabila pemerintah ikut cawe-cawe dalam konflik internal Demokrat, rasa ketidakadilan itu begitu kentara. 

"Pemerintah tidak adil, semua aspek diurusin. Proporsional saja. Kalau tidak ada laporan, pemerintah tidak boleh ngapa-ngapain," ujar dia. 

"Apabila memihak salah satu bisa berbahaya dan memperkeruh konflik," tambahnya.

Fakta KLB Partai Demokrat

Mantan Panglima TNI Jendera (Purn) Moeldoko diputuskan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit.

Sejak awal acara ini berlangsung panas, bentrokan mewarnai KLB yang masih menjadi polemik di internal tubuh Partai Demokrat tersebut.

Baca juga: Pidato Moeldoko Usai Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB: KLB Ini Konstitusional

Sebelum kemudian KLB akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat yang menyaingi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Melansir Kompas TV, dalam pidatonya Moeldoko menyebut KLB telah sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Berikut sejumlah fakta dari KLB Demokrat di Sibolangit:

1. Bentrok sebelum kongres

Lihat Foto

Ilustrasi pengeroyokan(LADBIBLE)